Foke Harus Tindak Lanjuti Perbedaan Data Pajak Kendaraan

Jakarta - Data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) dan Dinas Perbendaharaan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta berbeda. Gubernur Fauzi Bowo diminta segera menindaklanjuti temuan tersebut.

"Gubernur harus lebih ketat mengawasi. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. BPK juga harus telusuri di mana titik kebocorannya," kata anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Dani Anwar.

Hal itu disampaikan Dani di kantornya Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta, Senin (3/03/2008).

Dani juga menyesalkan perbedaan data antar dua lembaga tersebut. Menurutnya, hal itu menunjukkan buruknya pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta.

Pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 110,4 miliar diduga bocor. Berdasar dokumen yang diperoleh wartawan dari KPKD maupun Dispenda DKI Jakarta, ditemukan adanya perbedaan jumlah penerimaan daerah yang berbeda.

Sebagian besar pos penerimaan yang dilaporkan Dispenda angkanya menyusut dibandingkan dengan data yang tercatat di KPKD. Misalnya saja disektor PKB, KPKD mencatat penerimaan daerah mencapai Rp 2,369 triliun. Namun di Dispenda, penerimaan sektor itu hanya Rp 2,259 triliun. Angka itu selisih sekitar Rp 110 miliar.

Sebenarnya tidak hanya pajak PKB saja yang memiliki data berbeda. Data juga menunjukkan adanya perbedaan data pada pajak hiburan dan pajak hotel.
(ken/mly)