.webp)
Kemunculan parpol ini sebenarnya sudah jadi kebiasaan di negeri ini pascareformasi. Pasca reformasi, sejumlah kalangan larut dalam euforia demokrasi dengan membentuk partai baru.
Yudi Latif, pengamat politik dari Universitas Paramadina berpendapat, secara tipologis ada beberapa hal yang menjadi sebab munculnya partai-partai baru tersebut. Pertama, partai-partai baru yang muncul dilatarbelakangi oleh keinginan membangun alat politik baru karena yang lama sudah tidak memadai.
Kedua, partai-partai baru yang muncul karena adanya konflik internal di dalam tubuh partai-partai lama. Misalnya Partai Kedaulatan Rakyat yang didirikan Dawam Rahardjo, cendekiawan, yang dulu bergabung di PAN, serta partai NKRI yang digagas Sys Ns, mantan pendiri Partai Demokrat.
Contoh lainnya, konflik seperti yang terjadi di kubu Megawati dengan kubu Gerakan Pembaruan PDI-P yang dimotori Laksamana Sukardi dan Roy BB Janis. "Ini memperlihatkan polarisasi antara kecenderungan konservatif dengan modernisasi," kata Yudi kepada detikcom.
Kecenderungan terpecahnya partai lama sehingga menimbulkan partai baru, umumnya dipicu proses pemilihan dewan pengurus atau ketua umum.
Penyebabnya, kata Yudi, adanya sejarah parpol di negeri ini yang terputus-putus. Sehingga secara organisasional dan sistemik, mereka kesulitan mengembangkan kelembagaan. "Bisa dibilang sejauh ini tingkah laku elit dan pengurus partai tidak melembaga," ujar Yudi.
Sementara pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit menilai, hambatan-hambatan yang saat ini menyelimuti parpol ada enam perkara, yaitu ideologi, kepemimpinan, rekruitmen dan kaderisasi, sumber dan pengelolaan keuangan, organisasi dan manajemen partai, serta strategi perjuangan. Jika tidak memperhatikan keenam hal tersebut maka partai tersebut akan cepat hilang.
"Saat ini mereka berpolitik layaknya orang mabuk dan sakit mental, karena seringkali sikap dan atau tindakan spesialis atau kolektif mereka tanpa pembiasaan dalam waktu yang panjang, sehingga tidak membentuk tipologi," kata Arbi kepada detikcom.
Belum lagi, lanjut Sanit, aturan dan kebijaksanaan organisasi, yang sudah disepakati suka dilanggar atau diubah seenaknya oleh pemegang kekuasaan. Atau ada saja yang membangkang untuk mencari keuntungan sendiri.
Namun apatisme terhadap partai-partai baru harus dilihat dalam konteks citra partai-partai yang ada selama ini, terutama yang punya hubungan langsung dengan proses pengambilan kebijakan ekonomi-politik di masyarakat. Semangat mendirikan partai ini tampaknya masih berkaitan dengan nuansa politik pascaorba. Sejak itu rakyat bebas menyalurkan aspirasinya. Ini sebenarnya sebuah kemajuan demokrasi. "Sekarang semakin banyak saluran politik bagi rakyat. Malah ada salah satu partai yang menggunakan Soeharto sebagai nama partai," pungkas Arbi. (ron/ddg)
