Rawan Suap, BK DPR Didesak Awasi Seleksi Calon Gubernur BI

Jakarta - Menjelang seleksi calon gubernur BI, isu suap menerpa anggota dewan. Badan Kehormatan (BK) DPR pun didesak untuk mengawasi Komisi XI DPR yang terlibat dalam proses seleksi tersebut.

"BK DPR harus melakukan pengawasan kepada anggota komisi XI dan para pimpinan fraksi," ujar anggota FPG Yuddy Chrisnandy dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Minggu (2/3/2008).

Menurut Menhan Kabinet Bayangan DPR ini, pengawasan tersebut dilakukan menjelang, pada saat hingga usainya proses fit and proper test cagub BI yang rencananya digelar pertengahan Maret ini. Bahkan tanggung jawab pengawasan tersebut, lanjut Yuddy, tidak saja kepada BK tapi juga KPK.

"KPK juga harus membuka mata dan telinga lebar-lebar tentang calon yang diajukan pemerintah," cetus Yuddy.

Isu yang beredar menyebutkan salah satu dari 2 calon gubernur BI melakukan penyuapan terhadap salah satu fraksi besar di DPR. Duit yang diguyurkan disebut-sebut mencapai Rp 100 miliar.

Dua calon yang diajukan pemerintah adalah dirut Bank Mandiri Agus Martowardoyo dan Wakil Ketua PPA Raden Pardede. Dua nama itu juga mendapat penolakan dari enam fraksi DPR, yaitu FPAN, FPKS, FKB, FPDIP, FPDS, dan FPBR. (rmd/ndr)