Bentrokan ini bermula dari rebutan lahan parkir terminal antara Ikatan Pekerja Terminal (IPT) dengan KPA wilayah Aceh Tengah.
Menurut Juru Bicara KPA Pusat, Ibrahim bin Syamsuddin pada detikcom, Minggu (2/3/2008) aksi pembakaran kantor oleh sekelompok massa terjadi pada Sabtu dinihari sekitar pukul 03.00 WIB. "Kasus ini harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum di sana. Karena terkesan aparat hukum di sana sengaja membiarkan kejadian ini berlangsung," katanya.
Aksi pembakaran ini bermula ketika pada 29 Februari sekitar pukul 10.00, sebanyak 5 anggota KPA diundang ke kantor Dinas Perhubungan Aceh Tengah. Menurut Ibrahim, yang mengundang adalah Kapolsek Kota Takengon. "Tetapi, begitu tiba anggota KPA malah dikeroyok dan diserang. Aksi ini kemudian mebuat ratusan anggota KPA memasuki Kota Takengon. "Karena dikhawatirkan situasi makin memansa, bupati memfasilitasi pertemuan di kantor bupati," ceritanya.
"Sekitar pukul 18.30 anggota KPA kemudian meninggalkan Takengon. Tapi kemudian, malamnya terjadi aksi pembakaran kantor tersebut," ujarnya. KPA, kata Ibrahim, mengklaim bahwa aksi penyerangan dan pembakaran tersebut dilakukan oleh kelompok milisi yang dulu dibentuk ketika masa konflik.
Mereka yang meninggal adalah Gadeng, Sabri, Sendi, Selamat, dan Putra. Jenazah nyaris tidak dikenali lagi karena hangus terbakar bersama kantor mereka yang sudah rata dengan tanah. Sedangkan yang luka serius bernama Bandar yang kini dirawat di RS Datu Beru, Takengon.
"Bukan rahasia lagi, kalau di Aceh Tengah dan Bener Meriah ada ada kelompok milisi dan sampai sekarang terus dibina dan dipelihara untuk kepentingan politik tertentu," tukasnya.
Ibrahim mengingatkan, gagalnya perdamaian antara GAM dan pemerintah Indonesia pada masa COHA ketika difasilitasi oleh Join Security Committee (JSC) bermula dari aksi pembakaran kantor JSC di Takengon, Aceh Tengah. Diharapkannya, insiden yang terjadi Sabtu dinihari lalu tidak menimbulkan hal-hal yang anarkis yang bisa merusak perdamaian yang sekarang tengah berlangsung.
"Kasus ini harus cepat dituntaskan, karena takut akan terjadi gelombang balas dendam dan kekisruhan baru. Kami menuntut semua milisi di sana dibubarkan," tandas dia.
Pihak kepolisian sendiri sampai berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. Kepala Bagian Humas Polda NAD Kombes (Pol) Jodi Heriyadi ketika coba dihubungi detikcom, telepon selularnya tidak diangkat.
(ray/nrl)










































