"Duet ini bisa disebut rekonsiliasi politik untuk mengatasi persoalan bangsa," ujar anggota FPDIP Aria Bima dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (27/2/2008).
Tapi ada syaratnya, menurut Aria, rekonsiliasi tersebut juga harus diwakilkan dalam kabinet Mega-Meuthia yang mengakomodir keturunan pemimpin NII SM Kartosuwiryo, anak-anak korban 1965, hingga Orde Baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PDIP perlu mekanisme rakerda hingga rakernas untuk menentukan cawapres. Saya kira itu yang terjadi dalam kepartaian kita. Nanti diserahkan keputusannya kepada Megawati. Jadi wacana itu seperti wacana yang lain, cukup menarik," paparnya.
Wasekjen DPP PDIP ini menjelaskan, untuk pendamping Megawati, PDIP akan melihat dari 2 unsur. Pertama ideologis, dan kedua adalah unsur kemenangan.
"Dari unsur ideologis, sosok Meuthia tidak memiliki masalah jika disandingkan dengan Megawati. Keduanya memiliki komitmen terhadap bangsa sebagaimana Soekarno dan Hatta," ujarnya.
"Tapi, dari unsur kemenangan harus dikalkulasikan seberapa jauh yang ideal untuk tingkat dukungan," pungkas Aria.
(bal/sss)











































