Busway Nggak Beres, Monorel Mangkrak, Sekarang ERP?

Jakarta - Electronic road pricing (ERP) alias jalan berbayar elektronis yang akan diterapkan di jalur protokol -- dengan usulan tarif Rp 15 ribu -- menuai pro dan kontra. Yang kontra karena pesimistis program ini akan membawa hasil. Maklum, sejumlah proyek transportasi massal Ibukota terbukti keleleran.

Busway, misalnya, dari 7 koridor yang ada, hanya koridor I saja yang boleh dibilang sukses. Lainnya belepotan. Lalu waterway. Baru beberapa minggu beroperasi, langsung stop. Alasannya, air sungai tidak memungkinkan perahu berjalan. Perahu akhirnya dikembalikan ke habibatnya, sebagai transportasi masyarakat Pulau Seribu.

Monorel? Hingga kini yang tersisa hanyalah 'monumen' yang merusak pemandangan di kawasan Jl HR Rasuna Said dan Jl Asia Afrika.

"Busway aja kagak beres... terus bikin bus sekolah sudah berhenti, alasannya kagak ada dana. Waterway kapalnya sudah ke Pulau Seribu, ERP lagi? Mau ngapain lagi ini Jakarta?" komentar Tony dalam fasilitas beri komentar detikcom.

"Whoooalah... aku kok pesimis banget sama progam kayak gini... Tapi yang diuntungkan sudah jelas, yakni para birokrat yang berwenang memilih sistem ERP dan melakukan pembelian peralatannya. Selalu saja ada kutipan di dalamnya," ungkap Isa.

"Tidak akan efektif, mengingat angkutan umumnya saja masih amburadul begitu. Cuma jadi lahan korupsi aja," pendapat Kang Priatna.

"Saya tidak yakin ERP akan bisa dijalankan di Jakarta. Apalagi dengan sistem semacam di Singapura (sensor di dalam mobil). Di sana sistem bisa berjalan karena kesadaran hukum yang tinggi warga Singapura," tulis Alex.

Ide ERP sendiri sejatinya sudah muncul sejak 2006 lalu. ERP diharapkan bisa diterapkan tahun 2008. Namun kabar terakhir menyebutkan, paling cepat 2009 itu pun jika infrastrukturnya mendukung. Jika tidak, ya terpaksa 2010. Akankah nasibnya terlunta-lunta seperti monorel, atau cukup berhenti di tataran wacana saja?

(nrl/umi)