.webp)
"Gak ada itu, nggak bener. Mungkin hanya isu untuk merusak citra DPR. Saya kaget dengar itu, rencana angarannya saja belum," kata Nizar kepada detikcom, Rabu (27/2/2008)
Menurut Nizar, pada Maret hingga April, BURT bersama Setjend DPR baru akan memanggil para ahli konstruksi untuk menghitung kebutuhan renovasi tersebut. Karena itu, belum ada anggaran rincian yang ditetapkan selain dari rekomendasi Dirjen PU sebesar Rp 105 miliar
"Kita mau panggil konsultan pada Maret sampai April. Baru dilakukan tender, jadi belum ada biaya itu selain rekomendasi dari PU yang Rp 105 miliar," terang Nizar.
Dari rapat internal BURT, renovasi tidak merobohkan semua bangunan di rumah dinas di Kalibata ini dimaksudkan untuk mengefisienkan anggaran. Hal ini terkait APBN yang terus mengalami defisit akibat melonjaknya harga minyak dunia.
"Kita tidak akan membongkar semua rumah itu. Dindingnya masih tetap, hanya atap, keramik, dapur, dan saluran air saja yang akan direnov. Ini untuk meringankan beban APBN. Makanya proyek ini multi years," jelas Nizar.
Sebelumnya beredar isu pimpinan BURT dan pimpinan DPR mengusulkan penambahan anggaran renovasi rumah dinas DPR di Kalibata dari Rp 200 juta per unit menjadi Rp 435 juta. (yid/nvt)
