FPDIP Sayangkan Menteri Tidak Netral Bahas RUU Pemilu

Jakarta - Pemerintah menyertakan perwakilannya dalam pembahasan RUU Pemilu yang sekarang stuck. Fraksi PDIP menyebut menteri-menteri yang ikut pembahasan tidak netral.

"Seperti Pak Andi (Menkum dan HAM) yang dekat dengan Golkar atau Pak Hatta (Mensesneg) yang dekat dengan PAN," kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo di Kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung No. 99, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2008).

Namun Tjahjo tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia maklum, karena para menteri adalah kader yang berasal dari sebuah partai. "Saya pikir sah-sah saja," lanjutnya.

Soal lobi RUU Pemilu, Tjahjo mengatakan fraksinya siap untuk negosiasi. Sayangnya, Tjahjo tidak bisa mengatakan poin apa saja yang siap untuk dikompromikan.

"Kita bisa ngalah 1 atau 2. Kita tidak bisa sebutkan. Dapil itu prinsip. ET juga prinsip. Bagi Golkar masalah nyonteng atau nyoblos juga prinsip. Tapi yang lain juga harus ngalah," terangnya.

Kompromi bisa dilakukan dengan fraksi mana saja. Tidak tertutup dengan satu fraksi tertentu saja. Jalan terakhir, jika mufakat tidak tercapai adalah voting. Nah, soal yang satu ini, Tjahjo Kumolo mengaku siap menghadapinya.

"Ya, kami siap," ujarnya singkat dan tegas.
(gah/nvt)