Menhan: RI Tak Minta Dibantu Pemenuhan Alutsista dari AS

Menhan: RI Tak Minta Dibantu Pemenuhan Alutsista dari AS

- detikNews
Selasa, 26 Feb 2008 17:59 WIB
Jakarta - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menegaskan Indonesia tidak akan meminta bantuan pemenuhan alutsista dari Amerika Serikat. Terkait rencana pembelian tujuh pesawat tempur F-16 yang ditawarkan AS, tidak lepas dari posisi penting Indonesia dalam pengamanan jalur niaga Korsel, Cina dan Jepang.

"Ketiga negara itu adalah penyokong dana yang kemudian menyeimbangkan difisit keuangan AS. Jadi Indonesia dianggap memiliki peran penting menjaga keamanan jalur niaga ketiga negara," kata Juwono Sudarsono di Departemen Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (26/2/2008).

Oleh sebab itu, kata Juwono, AS menawarkan mekanisme Foreign Military Sales dan Foreign Military Financing kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah saat ini ditawari bantuan keuangan oleh banyak negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan alutsista TNI.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tawaran tersebut bukan hanya datang dari AS, namun juga Cina, Rusia, Polandia dan India. Meski kesempatan terbuka luas, Indonesia tidak bisa begitu saja memanfaatkannya, sebab pemerintah harus menjaga perasaan dan keseimbangan hubungan dengan masing-masing negara termaksud.

"Jadi kita menegaskan, kita bukan sekutu siapa-siapa. Bukan sekutu AS, Australia atau apapun. Kita tidak mengemis-ngemis, mereka semua yang menawarkan. Jadi salah kalau dianggap kita tersubordinasi, misalnya di bawah AS," ujar Juwono.

Juwono menjelaskan, kesepakatan awal dengan AS kemarin hanya untuk mempererat hubungan kedua negara. Bagi Dephan dan Mabes TNI sendiri, upgrade pesawat F-16 tersebut akan berguna untuk menaikkan jam terbang pilot-pilot F-16 TNI.

"Sehingga ketika keadaan perekonomian kita membaik, kita bisa mebeli peralatan yang lengkap dan memiliki kemampuan yang baik," ucapnya.

Ketika ditanya kapan kerjasama dengan AS itu direalisasikan, Juwono menjawab, prosesnya akan dilaksanakan secepatnya. Dephan sendiri baru akan diskusi dengan Depkeu kemungkinan menerima tawaran AS tersebut.

"Pemerintah AS sendiri tentunya akan meminta ijin dulu dari kongresnya," tandas Juwono. (zal/ken)


Berita Terkait