Pergantian Gubernur BI Sarat Nuansa Politis

Jakarta - Pergantian gubernur BI dinilai sangat kental bernuansa politis. Politisasi hal tersebut sangat terkait dengan kepentingan pemerintah pada pemilu 2009.

"Tidak mungkin dipisahkan pergantian gubernur BI ini dengan agenda politik 2009," ujar peneliti The Indonesian Institute Eep Saefullah Fatah dalam diskusi di restoran Bebek Bali, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2008).

Menurut Eep, jika SBY mengajukan dari internal, maka komplikasi politik di dalam BI akan semakin rumit.

Eep menjelaskan, politisasi pergantian gubernur BI tersebut terlihat dari keputusan SBY yang mengajukan dua nama calon gubernur BI dari kalangan eksternal. Langkah SBYÂ tersebut, dinilai Eep, sebagai cara untuk memperbaiki pencitraan pemerintah.

"Ini sebagai pilihan yang tepat. Dengan orang-orang di luar BI yang diajukan, maka tersedia kemungkinan bagi penyelesaian kasus BI dengan memperluas adanya orang lain dari BI yang ikut terlibat," kata suami Sandrina Malakiano ini.

Ada dua tujuan, menurut Eep, yang menjadi alasan SBY mengajukan dua nama dari eksternal. Pertama, untuk menepis respon atas rumor bahwa SBY berniat mengajukan Aulia Pohan yang notabene sebagai besan SBY untuk menggantikan Burhanudin Abdullah.

"Faktanya SBY tidak mengajukan besannya. Ini untuk membentuk pencitraan positif," cetusnya.

Kedua, dengan kepemimpinan gubernur BI yang terlepas kasus BI, diharapkan munculnya kebijakan moneter yang mampu mengatasi beberapa bidang ekonomi.

"Sehingga jika kebijakan moneter di 1,5 tahun ini baik, tentu citra pemerintah menjadi baik. SBY dapat husnul khotimah di akhir jabatan, dan menjadi modal baik untuk meraih kepercayaan rakyat lagi di 2009," pungkasnya. (rmd/ken)