ERP Hanya Pindahkan Kemacetan Jakarta ke Jalur Lain

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) di jalan protokol di Jakarta pada 2009. Yang lewat Jl Sudirman-Thamrin diusulkan bayar sekitar Rp 15 ribu.

Penerapan sistem yang bertujuan mengatasi kemacetan ini dinilai hanya memindahkan kemacetan ke jalur lain.

"Kalau ERP diterapkan, orang akan mencari jalur alternatif sehingga kemacetan akan lebih parah," ujar pengamat kebijakan publik dari UI Andrinov Chaniago dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (26/2/2008).

Menurut Andrinov, solusi ERP tidak menyelesaikan masalah dengan tuntas. Namun akan memunculkan masalah baru. "Sama dengan Jakarta yang bikin 3 in 1 malah bikin joki," tutur pria yang tinggal di Depok Utara ini.

Andrinov menjelaskan, solusi untuk mengurangi kemacetan, pemerintah harus mengurangi orang mempunyai kendaraan.

"Tapi pemerintah bersifat paradoks, orang didorong mengkonsumsi kendaraan tapi jalan dibatasi," beber dosen politik perkotaan dan kebijakan publik UI ini.

Andrinov melanjutkan, untuk di Indonesia, masalah kemacetan tidak bisa diterapkan secara sektoral, namun lintas sektor. Harus dikaitkan dengan perumahan, sistem keamanan masyarakat dan perlindungan masyarakat.

"Orang mau pergi naik kereta tapi takut kecopetan. Mereka jadi batal naik kereta," tutur pria yang sehari-hari lebih memilih naik mobil pribadi daripada naik TransJ ini.

Membandingkan ERP di negara lain, Andrinov menyatakan, ERP diterapkan pada jam-jam tertentu.

"Bahkan ada negara lain di tengah malam gratis, di jam padat mahal tapi di jam tidak sibuk murah," kata dia.

(nik/nrl)