"Dari yang disampaikan Menhan, Menkeu akan merespon usulan Menhan. Karena saya kira kebutuhan operasional pertahanan sangat terkait dengan kepentingan nasional," kata Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsuddin kepada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (22/2/2008).
Sjafrie membenarkan, Menhan Juwono Sudarsono baru saja bertemu dengan Menkeu Sri Mulyani. Dalam pertemuan itu, Menhan meminta Menkeu agar sangat mempertimbangkan kondisi kebutuhan TNI yang secara operasional sangat mendesak, sebab Depkeu telah menyampaikan anggaran Dephan dan Mabes TNI yang akan dipotong adalah belanja modal serta belanja barang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sjafrie menjelaskan, jalan tengah yang dimaksudnya adalah alternatif-alternatif pengecilan dari jumlah yang seharusnya dipotong. Dia melanjutkan, pemotongan diharapkan tidak sampai jumlah yang 15 persen.
"Toleransi Dephan itu kita harapkan pemotongan itu hanya sebesar Rp1,9 triliun atau sekitar 5 persen saja dari total anggaran," imbuh dia.
Lebih jauh Sjafrie menegaskan, Dephan tidak boleh memaksakan kondisi yang boleh dialami pemerintah secara keseluruhan. Dengan kata lain, imbuhnya, Dephan tidak akan memaksakan kemampuan keuangan negara untuk langsung memenuhi kebutuhan Dephan dan Mabes TNI.
"Karena untuk hitung-hitungan anggaran itu bukan urusan kita. Kita tak menguasai masalah dan kita tak tahu kondisi kemampan keuangan negara sekarang," tandasnya.
(zal/mly)










































