RI Ingin Pemilu Myanmar Transparan & Inklusif

Jakarta - Pemerintah RI mendukung komitmen junta militer Myanmar menggelar referendum dan pemilihan umum. Besar harapan proses demokrasi itu berlangsung transparan dan inklusif.

Hal ini disampaikan Jubir Kepresidenan Dino Patti Djalal usai mendampingi Presiden SBY menerima Prof Ibrahim Gambari, penasehat khusus Sekjen PBB untuk masalah Myanmar, di Kantor Presiden, Jakarta (22/2/2008).

"Presiden pikirkan cara membantu lebih lanjut. Meningkatkan peran group of frend dan bekerjasama dengan PBB dan Prof. Gambari lebih membantu dalam masalah ini," ujar Dino.

Menurut jadwal yang diumumkan oleh pemerintah Myanmar, refendum untuk pengesahan draf konstitusi digelar Mei 2008. Sedang pelaksanaan pemilu pada 2010.

Tapi sejauh ini belum melibatkan pihak minoritas dan oposisi pimpinan Aung Suu Kyi. Maka agar tahapan road map to democracy itu berlangsung kredibel, SBY sarankan Myanmar menggelarnya secara transparan dan inklusif.

"Maka penting bagi Prof Gambari mendapat kapasitas dan peran lebih besar dalam melaksanakkan tugasnya dengan pemerintah Myanmar," imbuh Dino.

Prof Gambari menambahkan, untuk keperluan tersebut maka dirinya akan aktif berkonsultasi dengan pimpinan negara-negara ASEAN. Juga negara kuat di Asia yang punya pengaruh atas Myanmar.

"Karena Myanmar anggota ASEAN, saya berkeliling ASEAN konsultasikan masalah ini. Ke Indonesia, Thailand dan Singapura. Juga ke India, Cina dan Jepang," ujar dia.
(lh/mly)