Mengurai Ketamakan Negara Maju

Jakarta - Geram. Perasaan itu terus membuncah di hati Menkes Siti Fadilah Supari saat berhadapan dengan ketamakan negara-negara maju dalam penanganan virus flu burung. Motif ekonomi telah membunuh hati nurani dan kemanusiaan.

Dalam bukunya "Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung", Siti menguraikan secara detil bagaimana perlakuan negara-negara maju terhadap negara yang terinfeksi flu burung dengan mengambil keuntungan dari penelitian terhadap sampel virus H5N1.

Sejak pertama kali merebak di Vietnam tahun 2004, berlanjut ke Thailand, Cina, hingga akhirnya mewabah di Indonesia pada tahun 2005, virus flu burung telah menjadi kekhawatiran global. Tingkat kematian yang tinggi dan penularan dari manusia ke manusia menjadi ketakutan warga dunia terutama negara-negara maju.

Para ilmuwan pun kemudian berlomba-lomba menemukan penangkal virus tersebut. Saat itu dan hingga kini, Tamiflu atau nama generiknya oseltamivir menjadi satu-satunya obat yang diakui bisa mencegah perkembangan virus dari manusia yang terinfeksi virus flu burung.

"Pemerintah Indonesia harus mempunyai stok obat Tamiflu dalam jumlah tertentu sesuai anjuran WHO. Namun ketika pemerintah sudah menyiapkan dana dengan susah payah, ternyata kita tidak mendapatkan obat tersebut," tulis Siti di halaman 3 dalam bukunya.

Langkanya obat tersebut, ungkap Siti, karena obat yang telah tersedia sudah habis dipesan oleh negara kaya sebagai stockpiling atau persediaan. "Anehnya, negara-negara yang memborong obat tersebut tidak mempunyai satupun kasus flu burung di negara mereka," keluh Siti.

Akhirnya, pemerintah Indonesia saat itu harus mencari jalan lain dengan memesan ke India untuk mendapatkan obat oseltamivir. India merupakan salah satu negara yang mendapat lisensi dari produsen Roche untuk memproduksi obat tersebut. "Masih lumayan ada sedikit sumbangan dari Thailand dan Australia yang memiliki sedikit persediaan,"
tutur Siti.

Kejadian diborongnya obat Tamiflu oleh negara-negara maju yang tidak memiliki kasus flu burung telah membuat hati Siti sangat kecewa. "Sungguh sangat menggoreskan luka mendalam pada hati saya. Alangkah tidak adilnya. Terbersit di benak saya, andaikan nanti ditemukan vaksin flu burung pada manusia, pasti negara kaya yang memiliki uang
banyak yang akan menjadi prioritas utama meskipun bahan vaksinnya diperoleh dari negara penderita flu burung," curhat Siti di halaman 4.

WHO yang Tidak Adil

Dalam sistem kerja WHO, semenjak 50 tahun lalu, 110 negara di dunia yang mempunyai kasus influenza biasa (seasonal flu) diwajibkan mengirimkan spesimen virus secara sukarela dengan dalih Global Influenza Surveilance Network (GISN).

Virus yang diterima GISN yang berupa wild virus dinyatakan sebagai milik GISN dan kemudian diproses untuk risk assesment oleh para pakar. Disamping itu, sampel virus juga diproses menjadi seed virus. Dari seed virus inilah dapat dibuat suatu vaksin.

Vaksin itulah yang kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia secara komersial, termasuk negara pengirim virus yang harus membeli vaksin tersebut dengan harga yang hanya ditentukan oleh produsen Industri di negara kaya.

"Dalam benak saya terbayang seorang warga Vietnam yang mati karena flu burung. Sampel virusnya kemudian dikirim ke lab WHO dikembangkan untuk menjadi vaksin. Dan vaksin itu dijual ke seluruh dunia termasuk kepada orang Vietnam tadi. Tetapi tanpa sepengetahuan apalagi kompensasi untuk si pengirim virus," kata Siti.

"Mengapa begini? Jiwa kedaulatan saya terusik. Inikah yang disebut neo-kolonialisme yang diramalkan Bung Karno 50 tahun yang lalu? Ketidakberdayaan suatu bangsa menjadi sumber keuntungan bangsa lain?" kecam Siti.

Siti mencium ketidakberesan antara GISN, WHO, dan dan produsen vaksin. "Siapakah yang memperdagangkan virus seasonal flu?" tanya Siti.

Hampir sepanjang 40 halaman lebih, Siti menceritakan ketidakadilan WHO yang ditentang Indonesia. Sebagai lembaga PBB, WHO seharusnya netral, tidak menjadi kaki tangan para produsen vaksin yang bisa mendapatkan sampel virus yang dikirim secara sukarela melalui GISN.

"Buku ini berusaha memaparkan temuan dan perjuangan seorang perempuan Indonesia melawan ketidakadilan yang muncul dari kapitalisme global dan berakibat buruk bagi dunia kesehatan di negerinya. Kami yang selama ini bersama semua manusia merindukan dan mengupayakan perdamaian, menghargai perjuangan ini. Perdamaian sejati terwujud
bila ada keadilan..." komentar Uskup Agung Jakarta Kardinal Julius Darmaatmadja di halaman belakang buku.

(bal/nrl)