Bikin Sinetron Lepas, DPRD DKI Usulkan Anggaran Rp 4 Miliar

Jakarta - Ada-ada saja perilaku para anggota dewan kita di Jakarta ini, berpuluh-puluh miliar mereka anggarkan hanya untuk kegiatan media. Bahkan untuk mensosialisasikan kegiatannya, mereka masukkan anggaran dalam RAPBD 2008 sebanyak Rp 4 miliar.

"Itu untuk pembuatan sinetron lepas," ungkap Kepala Divisi Analisis dan Kebijakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Roy Salam, saat dihubungi detikcom, Kamis (21/2/2008).

Setelah dilakukan beberapa revisi di DPRD dan dinas, lanjut Roy, dana media mengalami kenaikan. Semula yang hanya berjumlah Rp 35 miliar tiba-tiba melonjak hingga Rp 96 miliar. Roy membeberkan, unit sekretariat DPRD dan biro humas yang paling banyak mengalami kenaikan.

"Bertambah hingga Rp 60,7 milyar. Anggaran yang berkaitan dengan media sangat besar dibanding data sebelumnya," ujar dia.

Selain untuk pembuatan sinetron lepas, ungkap Roy, anggaran akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti talkshow 'Jakarta Punya Kita' sebesar Rp 6,5 miliar, kemudian talkshow interaktif televisi parlementaria daerah dengan total anggaran Rp 7,5 miliar, program acara Kita Bersuara, Kita Bertemu, Kita Bicara dengan total Rp 6 miliar dan expose liputan kegiatan DPRD dengan jumlah Rp 7 miliar.

"Padahal di anggaran awal, DPRD hanya mengusulkan Rp 1,78 miliar. Kok jadi naik sampai 21 kali lipat, jadi Rp 41,28 miliar," imbuh dia.

Berbeda dengan biro humas pemprov DKI Jakarta, unit yang biasa mengurusi hubungan kegiatan Gubernur dengan para pekerja kuli tinta ini mengusulkan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk peningkatan kapasitas wartawan koordinator pemprov dan DPRD.

Alokasi anggaran yang cukup signifikan terjadi pada anggaran yang dialokasikan untuk program pengembangan komunikasi, informasi, media massa, media online yang berjumlah Rp 2 miliar, sedangkan untuk media cetak sebesar Rp 500 juta. Total anggaran untuk media pada unit ini pun mencapai Rp 33 miliar.

"Seberapa penting anggaran untuk media? dan bagaimana efektivitasnya?" ujar Roy.

Menurutnya, pemprov seharusnya memberikan citra yang baik bagi warga Jakarta. Anggaran yang dikeluarkan baiknya digunakan untuk kepentingan publik. Selain untuk biaya tambahan untuk pendidikan, anggaran dapat dialokasikan untuk warga miskin.

"Kebijakan pemerintah ini seperti apa, untuk pencitraan atau publikasi?" tandas dia. (ptr/gah)