Dana Media Rp 35 Miliar Tidak Optimal, Naik Jadi Rp 96 Miliar

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana sebesar Rp 35 miliar untuk media. Dana tersebut sempat dinilai kurang optimal oleh pemprov.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut, anggaran tersebut ternyata telah ditambah Rp 60,7 miliar menjadi total Rp 96 miliar.

"Penambahan itu banyak terjadi setelah pembahasan di DPRD dan dinas,"
kata Kepala Divisi Analisis dan Kebijakan Fitra, Roy Salam, saat dihubungi detikcom, Kamis (21/2/2008).

Menurut Roy, yang mengalami penambahan adalah sekretariat DPRD dan Biro Humas. Penambahan terbesar lanjut dia, ada pada sekretariat DPRD. Semula yang hanya Rp 1,78 miliar, naik hingga Rp 41,28 miliar.

"Awalnya dianggarkan Rp 1,78 Milyar. Lalu ditambah saat pembahasan DPRD sebesar Rp 39,5 Milyar atau naik 21 kali lipat," beber Roy.

Selain itu, penambahan juga terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Roy menyebut, semula hanya dianggarkan untuk 20 SKPD. Namun bertambah menjadi 25 SKPD. Menurutnya, dana media hanya dimanfaatkan untuk menjalankan proyek-proyek tertentu.

"Dibalik itu kita melihat jangan-jangan pemda menggunakan nama media untuk proyek. Jadi mereka mencari duit dari APBD," ungkapnya.

Roy menuturkan, jika diestimasikan dari anggaran tersebut sebanyak 50 persen atau 48 miliar kemudian digunakan untuk anggaran BOP siswa SMP, maka dari dana tersebut dapat menggratiskan biaya sekolah 40 ribu siswa SMP di DKI.

"Juga, jika 50 persen dialokasikan untuk tambahan dana Gakin kesehatan sebesar Rp 353 ribu/tahun. Penerima Gakin untuk warga miskin bertambah sebanyak 136 ribu jiwa," imbuh Roy.

(ptr/gah)