Pakar: Krisis Listrik Jangan Dibawa ke Ranah Politik

Yogyakarta - Pakar energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Tumiran meminta agar krisis listrik tidak dibawa ke ranah politik. Untuk mengatasi krisis itu, dibutuhkan langkah-langkah berani secara bersama-sama oleh masyarakat maupun pemerintah.

Mengatasi krisis listrik tidak hanya dengan melakukan perbaikan secara teknis, tapi juga perbaikan struktur tarif. Meski sudah ada perbaikan, tapi tarif belum sesuai dengan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan PLN. Harga rata-rata listrik di Indonesia dijual Rp 650/kwh. Padahal biaya produksi yang dikeluarkan PLN mencapai Rp 950/kwh.

"Pemerintah harus berani melakukan perubahan struktur tarif. Dan masyarakat harus diajari bahwa bisnis listrik ini bisnis murni bukan masalah yang sampai ke ranah politik," kata Tumiran kepada wartawan di kampus UGM, Bulaksumur Yogyakarta, Kamis (21/2/2008).

Dalam masalah krisis listrik, kata dia, masyarakat sebenarnya mulai sadar. Mereka sudah melakukan pengurangan beban listrik dan penghematan penggunaan energi listrik, sehingga mengurangi kemungkinan adanya pemadaman. Penghematan listrik bisa dilakukan jika masyarakat mampu menggunakan listrik hanya 50 persen dari kapasitas yang sebelumnya digunakan. Misalnya dalam sehari biasanya menggunakan daya 200 watt, mulai dikurangi menjadi 100 watt.

"Masyarakat juga sadar jika kebijakan pemadaman listrik jelas akan merugikan masyarakat lain, bukan hanya PLN saja," kata staf pengajar Fakultas Teknik itu.

PLN sendiri sebagai penyedia listtrik di Indonesia juga harus mulai melakukan pembenahan manajemen. Pembenahan itu dilakukan bukan hanya dalam pengelolaan listrik semata, tetapi juga dalam pengadaan stok energi primer bagi ketersediaan listrik sepanjang masa .

Pengelolaan  harus dilakukan optimal dengan memperhatikan rsiko alam, risiko transportasi dan lain-lain, sehingga tidak terjadi seperti sekarang. Saat ini stok batubara habis dengan alasan kapal tidak bisa masuk atau merapat ke dermaga/pelabuhan.

"Kenapa tidak diatasi dari dulu, dengan mencari lokasi yang bisa terjangkau. Kalau seperti ini, PLN jelas tidak bisa beri jaminan adanya pasokan listrik dengan baik," ujar dia.

Menurut dia, jaminan itu tidak hanya masalah jaminan terhadap pasokan listrik saja tetapi juga sektor primernya. Kalau dengan batubara berarti jaminan stok batubara harus baik. "Bila, dengan gas yang gas harus baik, kalau minyak, pasokan BBM juga harus baik," pungkas Tumiran. (bgs/asy)