.webp)
Lumpur seri pertama dan kedua memang sedang dalam proses penyelesaian. Namun berseri-seri lagi lumpur itu akan menyambangi warga. Datang pelan, tapi mengusir pasti. Ini yang sekarang terjadi. Tanah warga yang terendam cakupannya meluas, problem menumpuk karena pemerintah dan Lapindo apatis menangani, yang akhirnya membuat warga mata gelap.
Hari-hari ini, warga yang tidak mendapat ganti rugi itu berubah menjadi air bah. Mereka menerjang kemana-mana. Dari bawah hingga puncak pimpinan. Ketika tidak mendapat tanggapan layak, 'protes gaya Sarip' pun dilakukan. Jalanan diblokir. Aturan pun diaplikasikan suka-suka mereka. Akibatnya, Sidoarjo yang ‘neraka’ itu bertambah status menjadi 'jahanam'. Pengap, panas, berdebu, dan macet total.
Lumpur Lapindo memang telah berubah menjadi Dirah dari Daha. Sebuah dongeng kelam Sidoarjo masa silam. Siapa saja yang tak disukai 'disantet'. 'Santet' massal itu berubah jadi pagebluk. Tidak hanya membunuh, tetapi menyengsarakan luar dalam. Menebar virus penyakit, dan merongsong batin warga yang sedang sakit.
Padahal pangkal masalahnya sederhana. Tak ada pemuda yang menyukai puteri Dirah yang jelita. (Lapindo tidak 'mengcassing' secara sempurna eksplorasinya). Akibatnya, ribuan warga yang tinggal di puluhan desa di Sidoarjo terkena dampaknya. Mereka hidup merana.
Celakanya, tragedi yang menimpa warga Sidoarjo ini terkesan didiamkan. Pemerintah tidak tanggap. Korban berjatuhan dibiarkan saja. Tim yang dibentuk sekadar 'tim-timan'. Tidak jelas yang akan dilakukan. Dan tidak berani mengambil resiko yang dibutuhkan.
Amat beda dengan langkah Raja Airlangga. Sang Raja melihat secara jeli duduk masalah. Menyusupkan Baduga untuk berguru pada Dirah. Dan saat tepat, mengenyahkan Dirah melalui ilmu teluh yang diajarkan pada tilik sandi yang nyantrik di padepokan ‘Calon Arang’ itu.
Tapi dalam kasus Lapindo, rakyat yang 'haknya dirampas' dianggap minta belas kasihan.Uluran tangan. Seakan-akan mereka korban bencana alam. Padahal yang terjadi di Lapindo diindikasikan human error ! Pemerintah berkewajiban turun tangan tanpa perlu rakyat merengek-rengek. Dan wajib mengusut tuntas 'penyebab' tragedi yang menyengsarakan itu.
Untuk itu, jika posisi warga yang 'tak terlindungi' itu kini bertindak anarkhi, maka itu bukanlah kesalahan. Jangan lagi hanya protes dengan memblokir jalan. Merusak dan membakar apa saja yang mereka inginkan pun sah. Itu jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban rakyat dengan pemerintah.
Alasannya sederhana. Jika pemerintah acuh tak acuh terhadap nasib korban Lapindo, adakah perlu rakyat menghormati 'kesepakatan tertulis' yang jadi kontrak kerja antara pemerintah dan rakyatnya? Jadi jangan kaget jika ‘letupan kecil’ ini kelak kian membiak dengan akibat yang tak terbayangkan.
Memang, ibarat cerita bersambung, tragedi lumpur Lapindo nampaknya tidak segera tamat. Setumpuk skenario telah tersedia, tinggal menunggu waktu untuk dikisahkan. Itu jika dilihat dari terus melebarnya permukaan bumi yang merekah tertekan isi bumi akibat lapisannya dilukai. Juga banyaknya kepentingan yang membonceng perkara ini. Dari kepolosan warga yang menjadi korban, sampai warga luar yang mengorbankan diri demi berbagai tujuan.
Keterangan Penulis:
Djoko Su'ud Sukahar, pemerhati budaya, tinggal di Jakarta. Alamat e-mail jok5000@yahoo.com. (djo/iy)
