Freedom is Dirty di Malaysia

Jakarta - Freedom is dirty! Demikian bunyi tulisan yang tertera di sebuah topi yang dikenakan seorang anak muda di Malaysia. Saat itu si anak muda sedang berada di pesawat yang akan membawanya ke Langkawi, sebuah tempat pariwisata yang tengah gencar dipromosikan di Malaysia.

Kebebasan di Malaysia memang seolah menjadi barang yang dibenci. Hampir semua pejabat Malaysia koor mengritik kebebasan pers di Indonesia. Para menteri di Malaysia mulai dari Menteri Pendidikan, Menteri Luar Negeri, Dirjen Tenaga Kerja, Menteri Pembangunan Perempuan, Keluarga dan Masyarakat Malaysia menilai pers Indonesia terlalu provokatif sehingga menimbulkan ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia.

”Pers (Indonesia) provokatif. Kalau Malaysia tidak baik, tidak akan ada yang mau datang ke Malaysia. Buktinya banyak yang datang ke Malaysia,” kata Menteri Pembangunan, Keluarga dan Masyarakat Malaysia Dato Sri Shahrizat Abdul Jalil saat melakukan pertemuan dengan 20 wartawan Indonesia yang diundang untuk berkunjung ke Malaysia.

Wartawan Indonesia ke Malaysia atas undangan Institute of Strategic and International Studies (ISIS). Kunjungan yang dinamai “Malaysia Visitors Programme” berlangsung dari 10-17 Februari. Selama kunjungan itu, wartawan Indonesia dipertemukan dengan sejumlah pejabat penting Malaysia. Namun pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi batal dilakukan.

Semua pejabat Malaysia yang dipertemukan dengan wartawan Indonesia memberikan jawaban yang seragam. Mereka semua membantah terhadap pemberitaan pers Indonesia. Mereka membantah lambat menangani kasus TKI, membantah bersikap tamak atas lepasnya pulau Sipadan Ligitan. Mereka juga kembali menegaskan hubungan dengan Indonesia ibarat hubungan kakak adik, sehingga bila ada masalah tidak perlu dibesar-besarkan.

Pers di Malaysia pun bersikap sama dengan pemerintahnya. Mereka nyaris seperti juru bicara pemerintah saja. Pers Malaysia bahkan sependapat kebebasan bukan hal yang penting. Sejumlah pimpinan media massa di Malaysia menandaskan, mereka lebih mengutamakan tanggung jawab.

Seorang editor dari Malaysia Nanban, harian ternama untuk komunitas India di Malaysia menceritakan, salah satu larangan pemerintah adalah pers tidak boleh memberitakan penyerangan tempat ibadah agama Hindu oleh kelompok muslim di negeri itu. Bila melanggar jutlak maka pimpinan media massa kena tegur bahkan dipanggil langsung oleh pemerintah.

"Kami tidak merasa ini sebuah kekangan. Bagi kami tanggung jawab adalah nomor satu, baru kemudian kebebasan," kata Perumal G, editor Malaysia Nanban, kepada detikcom saat pertemuan senior editor antara Indonesia dengan Malaysia. Seorang wartawan Indonesia yang bertugas di Malaysia menuturkan, wartawan tidak bisa mewawancarai para pejabat di negeri itu bila tidak ada undangan. ”Kalau di Indonesia, hampir semua kementerian ada press roomnya, di sini tidak ada. Kita tidak bisa ketemu para pejabat Malaysia kalau tidak diundang,” cerita wartawan tersebut.

Karim, salah seorang penduduk Malaysia menceritakan betapa tidak adanya kebebasan di Malaysia. Ia menuturkan, di negeri jiran itu, di atas pukul 00.00 WIB, warga tidak boleh berkumpul lebih dari tiga orang. ”Bila tetap berkumpul langsung ditangkap,” kata Karim yang pada Pemilu Malaysia lalu memilih PAS, partai oposisi.

Untuk menghindari penangkapan, Karim yang bekerja sebagai sopir memilih menghabiskan malam dengan berkumpul keluarga.”Daripada ditangkap, kami lebih baik makan. Ibaratnya, tangan kanan memegang sendok, tangan kiri memegang sudu (supit),” kata Karim berseloroh. (iy/nrl)