Memalukan! DPR Tidak Satu Suara Soal Interpelasi Lapindo

Jakarta - Suara DPR terpecah seputar interpelasi lumpur Lapindo. Ada fraksi yang mendukung, ada yang menolak. Beda tafsir interpelasi ini dinilai sungguh memalukan.

"Fatal sebuah paripurna melahirkan tafsir berbeda atas keputusannya. Ini kondisi yang sangat memalukan," kata Direktur Walhi, Chalid Muhammad, kepada detikcom, Rabu (20/2/2008).

Menurut dia, DPR perlu mengeluarkan rekomendasi resmi agar interpelasi Lapindo lebih bermakna. Rekomendasi itu berisi beberapa hal penting. Pertama, revisi Perpres 14/2007 tentang penyelesaian bencana lumpur Lapindo.

"Dalam perpres, hanya warga yang masuk dalam peta terdampak yang akan menjadi tanggung jawab Lapindo. Padahal dampaknya makin luas, masyarakat yang tidak masuk peta, tidak jelas nasibnya. Ini penting direvisi," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, pemerintah harus menekan Lapindo segera menghentikan semburan lumpur dengan gunakan relief well.

Selanjutnya, memastikan bahwa biaya yang digunakan ditanggung Lapindo Brantas Inc dan induknya Medco dan Santos.

"Jika tidak ada rekomendasi ini, interpelasi hanya menjadi ajang tanya jawab seperti BLBI. Jika rekomendasi tidak bisa keluar secara bulat, ya bisa dari rekomendasi fraksi-fraksi," kata Chalid.

Dikatakan dia, hadir atau tidaknya Presiden SBY menjawab interpelasi Lapindo bukan poin utama. "Yang paling penting, masyarakat diganti rugi, lumpur berhenti dan uang negara tidak dikuras," cetus dia. (aan/sss)