Kepala Museum Radya Pustaka Diancam Hukuman 10 Tahun

Solo - Suhadi atau yang kemudian menggunakan nama bangsawan KRH Darmodipuro, Kepala Museum Radya Pustaka Solo, diancam hukuman 10 tahun karena memalsukan enam arca kuno koleksi museum tersebut. Jaksa menilainya bersalah memalsukan dan memperjualbelikan koleksi cagar budaya.

Hal tersebut disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang pertama kasus pencurian arca koleksi Museum Radya Pustaka yang digelar di ruang sidang IV PN Surakarta, Selasa (19/2/2/2008) sejak pukul 10.30 hingga pukul 12.00 WIB.

Dalam surat dakwaannya, JPU menyebutkan sejak Juli 2006 hingga November 2006, Mbah Hadi, demikian Suhadi biasa disapa, berkali-kali menjual enam arca koleksi museum Radya Pustaka kepada terdakwa Heru Suryanto. Selanjutnya enam arca yang dijual itu diganti dengan arca duplikat buatan Heru.

Dari total keseluruhan penjualan enam arca itu, Mbah Hadi menerima uang sebesar Rp 595 juta dari Heru. Kepada Jarwadi dan Suparjo, dua karyawan museum yang ikut membantu mengeluarkan arca, Mbah Hadi memberi upah masing-masing Rp 6 juta dan setidaknya Rp 2 juta.

JPU menilai Mbah Hadi tidak berhak dan berwenang melakukan penjualan aset cagar budaya tersebut dan karenanya dia juga dinilai telah merugikan negara akibat tindakannya. Mbah Hadi dinilai melanggar pasal 26 UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Selain itu Mbah Hadi juga dinilai melanggar pasal 374 jo Pasal 372 KUHP karena telah melakukan penggelapan benda cagar budaya.

Dalam eksepsi yang langsung dibacakan oleh penasihat hukum Mbah Hadi disebutkan dakwaan JPU tidak jelas sehingga majelis hakim diminta untuk menolak tuntutan JPU.

Sidang kasus yang menyedot perhatian publik tersebut akan dilanjutkan Selasa pekan depan untuk mendengarkan tanggapan JPU atas eksepsi penasihat hukum terdakwa.

Sedangkan hingga berita ini diturunkan, sidang pertama dengan terdakwa Jarwadi dan Suparjo masih berlangsung. Sedangkan sidang dengan terdakwa Heru Suryanto belum diagendakan karena BAP dari Poltabes baru saja dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surakarta. (mbr/asy)