.webp)
Sekretaris Komisi B Nurmansyah Lubis meyakinkan, dedicated program yang diusulkan oleh eksekutif bukan anggaran yang tak boleh diutak-atik. Dia berdalih, program-program unggulan provinsi itu tidak ada payung hukumnya.
"Program yang digembor-gemborkan eksekutif untuk kepentingan masyarakat banyak itu bukan buku sakti yang tidak bisa dikoreksi," kata Nurmansyah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dianalisis lebih mendalam, kata Nurmansyah, jumlah dedicated program meliputi jumlah penyajian dan penjelasannya tidak dilakukan secara rinci. Hal itu mengakibatkan dewan tidak bisa menilai kewajarannya.
"Eksekutif membuat anggaran secara global dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," tandasnya.
Nurmansyah kemudian menyontohkan, pembangunan Terminal Pulogebang tahap I serta persiapan pembangunan MRT yang tidak dipotong oleh dewan. Pemprov mengajukan anggaran pembebasan lahan MRT sebesar Rp 22 miliar dan pembangunan Terminal Pulogebang Rp 25 miliar.
Terkait soal pemotongan, seperti BLU parkir tidak benar jika dihapus seluruhnya. Tapi hanya dipotong Rp 1,9 miliar dari anggaran yang diajukan Rp 20 miliar.
Selain itu, anggaran BLU Transjakarta dari Rp 354 miliar dipotong Rp 158 miliar. Pemotongan itu, kata dia, didasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya. Apalagi, hal itu juga hasil rapat antara dewan dengan BLU Transjakarta. "Jadi dewan tidak mengada-ada," kilahnya.
(ken/umi)
