.webp)
"Pemerintah RI menyesalkan telah terjadinya kegagalan dalam upaya menyelesaikan masalah Kosovo melalui dialog dan negosiasi tersebut, yang pada akhirnya telah mendorong pernyataan kemerdekaan secara sepihak oleh Kosovo," kata juru bicara Deplu Kristiarto Legowo dalam surat elektroniknya yang diterima detikcom, Senin (18/2/2008).
Untuk itu Indonesia pun belum memberikan sikap resmi apa pun atas deklarasi kemerdekaan tersebut. "Pemerintah RI belum berada pada posisi untuk memberikan pengakuan atas pernyataan kemerdekaan secara sepihak oleh Kosovo tersebut," jelas Kristiarto.
Lebih jauh, diharapkan dari pernyataan kemerdekaan itu tidak menimbulkan ketegangan dan konflik terbuka, khususnya dengan Serbia. "Mengingat telah banyak jatuh korban selama ini di wilayah Balkan," tambah Kristiarto.
Dia pun menjelaskan bahwa posisi Indonesia menghormati sepenuhnya prinsip kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah setiap negara anggota PBB. Karena hal ini merupakan prinsip yang dikandung dalam Piagam PBB dan Hukum Internasional, sebagai prinsip penting yang harus dijunjung tinggi setiap negara.
"Utamanya negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan 'nation building' mereka," imbuhnya.
Kristiarto menuturkan masalah Kosovo ini adalah bagian dari rangkaian masalah khas yang dihadapi oleh bagian-bagian wilayah atau etnik dari bekas negara Federal Yugoslavia dalam 15 tahun terakhir, yang telah melahirkan sejumlah entitas (negara) merdeka.
Kosovo adalah sebuah wilayah di Balkan, kawasan Eropa Selatan. Dengan mayoritas penduduk muslim dan bertenis Albania. Hanya 10 persen, dari sekitar 2 juta penduduk yang beretnis Serbia.
Pada 1989-1999, di wilayah ini pasukan Serbia di bawah pimpinan Slobodan Milosevic, melakukan aksi militer. Ratusan ribu orang pun menjadi korban akibat pembantaian, hingga kemudian membuat pasukan NATO memasuki dan menjaga wilayah tersebut. (ndr/nrl)
