MA Tak Pernah Larang Eksekusi Gedung ASPAC

- detikNews
Kamis, 14 Feb 2008 19:32 WIB
Jakarta - Mahkamah Agung tidak pernah melarang eksekusi terhadap Gedung ASPAC di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Sebab sengketa kepemilikan atas gedung tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MA tanggal 31 Januari 2007.

Demikian Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Harifin A. Tumpa, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (14/2/2008), berkaitan dengan keluarnya surat MA 11 Februari 2008 yang meminta Pengadilan Tinggi Jakarta menunda eksekusi Gedung ASPAC.

"Surat MA kepada PT Jakarta sifatnya adalah imbauan, adapun pelaksanaan eksekusi adalah wewenang Ketua PN Jakarta Selatan. MA hanya mengimbau agar tidak ada dua putusan yang tidak sejalan. Jika kedua putusan itu sejalan, maka eksekusi bisa dilakukan," jelasnya.

Namun, Ketua Badan Arbitrasi Nasional (BANI) Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid memiliki pendapat lain. Menurutnya, surat MA itu membingungkan. "Kita semua tahu keputusan MA itu bersifat final dan mengikat. MA tidak bisa menganulir apa yang sudah dia putuskan," kata mantan Jaksa Agung Muda ini.

Surat tersebut dapat ditafsirkan bahwa MA bersikap mendua alias plin-plan dalam kasus sengketa kepemilikan Gedung ASPAC yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sikap seperti itu akan meniadakan kepastian hukum di negeri ini.

Saat ini Gedung ASPAC di Jalan HR Rasuna Said Jakarta yang telah berganti nama menjadi Gedung Century masih dikuasai oleh pengelola lama PT Mitra Bumi Griya. Padahal keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikukuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan keputusan Mahkamah Agung telah menetapkan PT Bumijawa Sentosa sebagai pemilik sah atas gedung tersebut.

Adalah Harifin A. Tumpa sendiri selaku Ketua Muda Perdata MA yang berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Nopember 2007, yang isinya mempertanyakan mengapa kasus yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak kunjung dieksekusi. PN Jakarta Selatan menjawab surat tersebut dengan mengeluarkan penetapan eksekusi tanggal 25 Januari 2008.

(mar/mar)