Tjahjo: Pemerintah Tak Perlu Protes Soal Paramiliter WNI

Jakarta - Setelah kecolongan aset budaya, kini Indonesia kecolongan warga negaranya
yang direkrut menjadi paramiliter penjaga perbatasan oleh Malaysia. Namun pemerintah tak perlu protes dengan Malaysia, cukup mengkonfirmasi kebenarannya.

Pemerintah RI juga diminta bersikap tegas terhadap status para WNI tersebut, agar  mereka melepaskan status kewarganegaraan Indonesia jika tetap ingin bersama Malaysia.

"Tapi tidak perlu layangkan protes. Biasa saja," kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo kepada detikcom di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2008).

Menurut Tjahjo, WNI yang menjadi paramiliter otomatis harus melepas status kewarganegaraannya. "Pemerintah harus tegas kalau dia masuk  sana," ujar

Tjahjo menjelaskan, sangat aneh jika WNI bersedia direkrut menjadi anggota militer atau paramiliter negara lain.Sebab, rekrutmen WNI menjadi penjaga perbatasan Malaysia juga dapat menimbulkan masalah serius jika suatu saat negara tersebut terlibat konflik militer dengan Indonesia.

Tjahjo justru mempertanyakan kesigapan TNI dalam menjaga perbatasan RI
dengan negara lain. Termasuk kesigapan kemungkinan WNI direkrut negara lain
menjaga perbatasan.

Apalagi berdasarkan informasi yang beredar, garis perbatasan RI-Malaysia menjorok ke dalam wilayah Indonesia sejauh 20 km sejak rekrutmen tersebut.

"Ya salah TNI. Kalau menjaga dan perkuat perbatasan itu tugas TNI.  Di mana pun TNI harus konsentrasi pada daerah-daerah perbatasan," cetusnya.
(rmd/mly)