Bukan Inisiatif Rusdihardjo Pungut Tarif Ganda KBRI Malaysia

Jakarta - Jaksa KPK mendakwa mantan Dubes RI untuk Malaysia, Rusdihardjo, bersepakat dengan mantan Kabid Imigrasi KBRI di Malaysia, Arihken Tarigan, untuk mengenakan tarif ganda pengurusan dokumen keimigrasian saat keduanya menjabat 2004-2005 lalu. Dalam eksepsinya, Rusdihardjo menyatakan tak ada bukti 'kesepakatan' dan juga tidak ada bukti pemungutan atas inisiatifnya.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Rusdihardjo, Warsito Sanyoto dan Junimart Girsang, dalam nota eksepsi di sidang Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (13/2/2008).

"Jaksa penuntut umum KPK tidak bisa menjelaskan dalam dakwaannya secara jelas dan terperinci apakah terdakwa I (Rusdihardjo) merupakan pleger atau medepleger, karena terdakwa I sama sekali tidak memiliki inisiatif untuk melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana yang didakwakan," kata Warsito di hadapan majelis hakim yang diketuai Moerdiono.

Rusdihardjo merupakan terdakwa I dalam kasus pungli di KBRI Malaysia dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Terdakwa II adalah Arihken Tarigan.

Para pengacara mantan Kapolri itu juga menyebutkan, dakwaan jaksa KPK tidak lengkap, tidak cermat dan kabur. Jaksa I Kadek Wiradana dan Suwarji dinilai pengacara Rusdihardjo tidak menyebutkan bagaimana kesepakatan terjalin antara kliennya dengan Arihken.

"Jaksa penuntut umum sama sekali tidak menjelaskan apa tindakan terdakwa I yang dapat dikategorikan sebagai tindakan sepakat? Apakah itu dalam bentuk perintah tertulis maupun perintah lisan?" kata Warsito.

Ditambah berbagai alasan lain, para pengacara Rusdihardjo meminta hakim menyatakan dakwaan jaksa KPK batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Selain itu, mereka meminta hakim "mengembalikan harkat dan martabat terdakwa I Rusdihardjo seperti semula."

Terdakwa II Arihken tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan ditunda sampai pekan depan, 20 Februari 2008. Agenda selanjutnya mendengarkan jawaban jaksa atas eksepsi Rusdihardjo.
(aba/ana)