"Ada beberapa menteri yang menyampaikan kepada saya bahwa mereka butuh dukungan politik menyangkut nama-nama yang gawat. Kalau pemerintah serius menyelesaikan nama-nama yang gawat itu, kita beri dukungan politik total," kata Drajad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2008).
Namun Drajad enggan menyebutkan nama-nama obligor yang dimaksud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Drajad mengapresiasi kesediaan pemerintah untuk mengumumkan jumlah nama dalam sidang interpelasi tadi. Sebab selama 3 tahun pemerintah SBY berjalan, nama-nama yang diumumkan tidak pernah disentuh hukum.
"Baru setelah ada interpelasi diumumkan. Saya berharap dalam masa DPR kali ini kasusnya selesai," ujar dia. (mly/nrl)










































