SBY Tak Hadir, FPAN Duga Takut Kotak Pandora Terbongkar

Jakarta - Ketidakhadiran Presiden SBY dalam sidang paripurna interpelasi BLBI di DPR ditanggapi beragam oleh berbagai fraksi. Fraksi PAN menduga ketidakhadiran SBY karena takut "kotak pandora" terbongkar.

Kotak Pandora adalah legenda kuno berkisah tentang kotak yang berisikan masalah yang akan makin menyebar dan tidak terselesaikan.

"Saya menduga Presiden khawatir kalau ini dibongkar akan menjadi kotak pandora. Karena dalam kotak ini banyak sekali perusahaan yang milik petinggi partai dan elit pemerintah," kata Sekretaris Fraksi PAN Drajat Wibowo sebelum sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2008).

Drajat juga menilai ketidakhadiran SBY sebagai bentuk ketidakseriusan orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut untuk menyelesaikan kasus BLBI. Padahal menurut Drajat, total jumlah kerugaian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 702 triliun.

"Mungkin Presiden khawatir kalau kotak pandora ini terbuka akan menimbulkan huru hara politik. Tetapi justru kalau kotak ini dilindungi maka kapan kasus ini akan selesai,' ujarnya.

Karena itu, lanjut Drajat, fraksinya mempersilakan anggotanya untuk melakukan interupsi sebebas-bebasnya kepada pemerintah termasuk dalam hal apakah ditemukan kesalahan dalam penyelesaian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dan kenapa 40 obligor yang bermasalah hingga kini tidak diotak-atik pemerintah.

"Ini sudah perintah partai. Kami akan fokus pada interpelasi BLBI. Kita lihat jawaban pemerintah. Kalau tidak memuaskan tentu bisa panjang rentetannya," imbuhnya.

Berbeda dengan Fraksi PAN, FPG justru tidak tertarik untuk membongkar kasus tersebut, terutama yang berkaitan dengan kebijakan presiden di masa lalu.

"Justru kami tidak tertarik untuk membongkar payung hukum kasus ini yang merupakan kebijakan-kebijakan presiden sebelumnya. Karena kami menghormati mereka," kata Ketua FPG Priyo Budi Santoso.

Meski demikian, Priyo tetap mempersilakan anggota fraksinya untuk melakukan interupsi kepada pemerintah. Bagi Golkar, yang terpenting adalah substansi bukan payung hukum.

"Kami sudah rapat pleno. Ada beberapa poin di antaranya kita akan melihat jawaban pemerintah. Akan kita kritisi alinea per alinea karena itu silakan saja anggota untuk menginterupsi. Kalau belum cukup jawaban pemerintah, kami akan ajak fraksi lain untuk masing-masing fraksi untuk mempelajari jawaban pemerintah tersebut. Apakah diterima dengan catatan atau menggunakan hal lain," tandasnya. (ziz/sss)