Keempat partai itu adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pimpinan Wiranto, Partai Pemuda Indonesia (PPI) pimpinan Hasanuddin Yusuf, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) pimpinan Choirul Anam, dan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) pimpinan Laksamana Sukardi dkk.
Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Laksnu Gugus Joko Waskito dalam jumpa pers di sebuah rumah makan di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Senin (11/2/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gugus menambahkan, dari survei yang dilakukan sepanjang akhir tahun 2007 menggunakan metode tatap muka terhadap 1.200 responden ke seluruh provinsi kecuali Papua dengan sampling error kurang lebih 3 %.
Mengenai pilihan terhadap partai baru, 2,6% responden memilih partai Hanura, 2,1% untuk Partai Pemuda Indonesia, 1,2 % untuk Partai Kebangkitan Nasional Ulama, 1,1 % untuk Partai Demokrasi Pembaruan, dan 9,6% responden memilih partai lain.
Sementara sekitar 31,4% responden menyatakan tidak tahu, 5,8% mengatakan rahasia, dan sisanya 45,5% menyatakan tidak ada partai baru yang dapat dipilih.
Menurut pengamatan Gugus, ada dua hal yang kurang dilakukan partai baru dalam merebut simpati masyarakat.
Pertama, sosialisasi nonkonvensional (lewat media cetak maupun elektronik) harus lebih dinaikkan daripada cara konvensional (spanduk, bendera, dll). Kedua, kampanye ke masyarakat harus nyata.
"Contohnya, kalau visi tentang petani ya harus Bantu petani langsung mulai sekarang dan bukan sekedar janji,” tukasnya. Sedangkan untuk partai lama, Laksnu memastikan perolehan suara partai Golkar merosot tajam dan disalip PDIP dan PKB.
"Demokrat naik sedikit dan PKS konstan. Partai yang ‘jualan’ ideologi agama kurang diminati masyarakat. Karena itu, dari sekarang lebih baik berlomba-lombalah kerja nyata untuk merebut simpati," saran Gugus.
Menanggapi hasil survei itu, Ketua Umum DPP PPI Hasanuddin Yusuf yang dihubungi terpisah angkat bicara. Dirinya berjanji akan terus berjuang merubah pandangan masyarakat terhadap partai baru khususnya PPI.
"Meski bagaimanapun, survey itu pecutan buat kami. Yang penting saat ini kami terus konsolidasi dan memperkuat struktur menjelang verifikasi di Depkum dan HAM Sampai sekarang," ujar Hasanuddin yang menambahkan PPI sudah ada di 32 provinsi.
"Selain itu, juga sudah ada 310 kabupaten dan kota dan lebih dari pada 2.600-an kecamatan," paparnya.
(bal/ary)











































