Mengenai masalah lambatnya penyusunan APBD, pihak legislatif menjelaskan harus melakukan cek dan ricek secara mendetail. Pihak eksekutif pun baru memberikan RAPBD pada tanggal 18 Desember 2007, seharusnya RAPBD diserahkan pada September 2007.
''Ini kan zamanย reformasi, kita tidak bisa asal stempel, harus di cek,'' ujar ketua DPRD DKI Jakarta Ade Surapriatna di kantor DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
''Diantaranya Untuk pembangunan waduk baru di Kali Sunter Rp 80 miliar, normalisasi kali Rp 18 miliar dan program busway Rp 118 miliar serta RTH,'' jelasnya. (rdf/ary)











































