SBY Bisa Hadiri Idol, Interpelasi BLBI Diharap Tak Diwakilkan

Jakarta - Sebagai bukti keseriusan dalam menuntaskan kasus BLBI, Presiden SBY diminta hadir langsung untuk menjawab interpelasi DPR Selasa besok.

"Jangan Presiden hadir untuk acara-acara seremonial seperti final Piala Asia, penyambutan peserta Asian Idol. Namun untuk hal seperti ini hanya mengirimkan wakilnya," ujar Jubir Koalisi Anak Bangsa Peduli Kasus BLBI Ismed Hasan Putro dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (11/2/2008).

Koalisi berharap Presiden SBY hadir pada sidang DPR untuk mendengarkan jawaban interpelasi BLBI dari pemerintah sekaligus untuk membuktikan keberanian dan komitmen berpihak kepada rakyat miskin melalui penuntasan kasus BLBI.

"Kehadiran SBY menunjukkan keberanian berhadapan dengan para obligor dan para pemilik modal. Serta berani berhadapan dengan pihak asing yakni Bank Dunia dan IMF," katanya.

Praktisi hukum Frans Hendra Winarta yang tergabung dalam koalisi mengatakan, 10 tahun reformasi terbuang sia-sia jika penuntasan kasus BLBI tak kunjung selesai.

"Kasus BLBI merupakan korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Butuh upaya yang kuat. Jangan menghadapi kasus ini seperti pencurian biasa," imbuhnya.

Hendra mengkritik sistem hukum acara perdata di Indonesia belum menerapkan azas pembuktian terbalik.

"10 tahun hilang begitu saja. Uang yang dinikmati para koruptor sudah dicuci. Jadi saham atau dalam bentuk perusahaan-perusahaan lain. Akan semakin sulit melacak aset-aset jika kasus BLBI bertele-tele," tandasnya.

Anggota DPD Marwan Batubara menjelaskan, utang yang harus dibayar pemerintah akan berlangsung hingga tahun 2033. Utang tersebut merupakan rekap obligasi yang setiap tahunnya harus dicicil sebesar Rp 40-50 triliun.

"Dan yang menanggung itu adalah anak cucu kita," cetusnya.

Marwan mendesak pemerintah berani mengambil langkah tegas dengan menolak membayar bunga utang tersebut.

"Ini akan menjadi langkah positif pemerintah yang akan diingat rakyat. Masalah BLBI ini bukan sepenuhnya tanggung jawab SBY. Karena ini merupakan kesalahan pemerintahan sebelumnya. Secara etis dan moral Presiden harus datang untuk menjawab interpelasi," tegasnya. (ziz/nrl)