Aliran Dana BI ke DPR Tak Kunjung Jelas, BK Terlalu Pasif

Jakarta - Kasus dugaan aliran dana Bank Indonesia (BI) memang tengah disidik KPK dan diselidiki Badan Kehormatan (BK) DPR. Namun, di tangan kedua lembaga itu, belum ada kemajuan yang berarti untuk mengarah pada tuntasnya kasus ini.

"Memang tampak ada koordinasi, tapi tidak diketahui apa pengaruhnya terhadap kedua lembaga ini. Belum ada titik terang dari keduanya meski sudah ada beberapa kali pertemuan," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim Fahmi Badoh dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (11/2/2008).

Dia menjelaskan, untuk membuktikan adanya aliran dana BI, proses penegakan hukum pidana sebaiknya didahulukan. Selanjutnya, barulah ditelisik indikasi pelanggaran kode etik anggota DPR.

"Namun, jika terkait dengan pengumpulan bukti dan lain sebagainya, seharusnya BK tidak hanya bersikap pasif," kata Fahmi.

Menurut dia, ada banyak data yang harus dikonfirmasi oleh BK DPR misalnya dengan mengaitkan proses pembahasan undang-undang dengan terjadinya aliran dana. Dengan itu, bisa diketahui siapa anggota DPR yang terlibat.

"Saya kira data awal yang diberikan Koalisi Penegak Citra DPR sudah cukup untuk memulai hal itu," imbuhnya.

Hari Minggu lalu, Ketua MPR Hidayat Nurwahid mendesak BK untuk membeberkan anggota-anggota DPR yang menerima transfer dana BI itu. Itulah cara untuk menumbuhkan kredibilitas DPR di mata rakyat.
(fiq/aba)