"Memang interpelasi ini baik dan menarik. Dengan interpelasi ini ada banyak pendekar BLBI bermunculan namun munculnya belakangan, seperti pendekar film India. Setelah babak belur baru polisinya datang," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Ibrahim Fahmi Badoh.
Hal ini disampaikan Fahmi dalam diskusi bertajuk "Menanti paripurna interpelasi BLBI" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/2/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahmi juga mempertanyakan kemunculan interpelasi yang baru mencuat menjelang pemilu 2009.
"Ini ada apa, perlu diperjelas interpelasi ini untuk apa sebenarnya. Apa benar-benar ingin memecahkan kasus BLBI," ujarnya.
Menurut dia, DPR harus fokus pada hal-hal yang bersifat solutif jika ingin interpelasi sukses.
"Harus tegas dengan proses hukum pada obligor. Supaya proses hukum ini tidak terganggu, Inpres 8/2002 (tentang Release and Discharge) harus dicabut karena tidak ada pemaafan bersyarat. Di negeri ini semua yang bersalah harus dihukum," papar dia.
Kedua, lanjut dia, skema penyelesaian aset harus dibenahi. Departemen Keuangan pun diminta transparan. (aan/nrl)











































