Revisi Cuti Bersama Cermin Buruknya Rencana Pemerintahan

Jakarta - Pemerintah secara mendadak merevisi cuti bersama 2008. Revisi itu dinilai menunjukkan buruknya perencanaan pemerintahan. Bukannya menyelesaikan masalah, revisi justru menciptakan masalah baru.

"Ketika masyarakat sudah merencanakan aktivitas sesuai kalender, tapi secara sepihak pemerintah melakukan perubahan secara mendadak, ini menunjukkan perencanaan pemerintah buruk," kata Pengurus YLKI Daryatmo kepada detikcom, Rabu (6/2/2008).

Menurut Daryatmo, beberapa perusahaan di Indonesia ada yang berafiliasi dengan perusahaan multinasional. Kinerja mereka tentunya disesuaikan dengan jadwal kalender nasional. Begitu juga dengan masyarakat yang sudah merencanakan liburan. Mereka diduga sudah memesan tiket kereta atau pun pesawat.

"Antara konsumen dengan operator jadi berantem karena keputusan pemerintah ini. Masalah tidak hanya itu, misalnya saja BEJ, pasti akan berpengaruh. Dan banyak sektor lain yang ikut kena dampaknya," ujarnya.

Daryatmo mengatakan, seharusnya sebelum mengambil keputusan, pemerintah berkonsultasi dengan masyarakat. Ini untuk melihat berbagai dampak yang akan ditimbulkan jika keputusan dikeluarkan secara mendadak.

"Saya sebenarnya tidak setuju dari awal soal cuti bersama sebanyak ini. Tetapi dengan mendadak seperti ini juga tidak benar. Pemerintah tidak berkonsultasi dengan masyarakat, padahal keputusan itu berdampak pada mereka," tegasnya.

Dalam catatan YLKI, lanjut Daryatmo, Indonesia paling banyak cuti bersama tahun 2008 dibanding dengan negara lain sebelum direvisi. Indonesia tercatat punya 23 hari libur termasuk cuti bersama dan replacement. Sedangkan Malaysia 15 hari.

"Ini paling banyak sebelum direvisi dari negara Singapura, Thailand, Malaysia, dan Philipina," tandasnya. (ziz/umi)