AS Perketat Sanksi Ekonomi Junta Militer Myanmar

Washington - Amerika Serikat memperketat sanksi ekomnomi terhadap pemerintahan junta milier Myanmar. Hal ini disebabkan Myanmar dianggap tidak demokratis dan masih melakukan pelanggaran HAM.

"Presiden telah mengatakan AS akan melanjutkan kebijakan kita dan sedang mempertimbangkan tindakan tambahan kalau junta Than Shwe tidak menghentikan penindasan brutal pada masyarakat Myanmar," kata pejabat Gedung Putih seperti dirilis AFP, Rabu (6/2/2008).

Departemen Perbendaharaan AS menyatakan target sanksi adalah jaringan keuangan rezim militer Myanmar beserta tangan kanannya, Tay Za. Tay Za ditengarai mempunyai bisnis senjata dan dekat dengan junta militer.

"Kita perketat sanksi ekonomi pada Tay Za, seorang pedagang senjata dan penasehat ekonomi junta militer Myanmar," kata Direktur Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Adam Szubin.

Negeri Paman Sam 'menghukum' Myanmar sejak  insiden berdarah September 2007. Saat itu pemerintah junta membubarkan paksa demonstran anti-pemerintah yang mengakibatkan puluhan orang, termasuk biksu, tewas.

"Presiden Bush dengan jelas menegaskan akan terus melanjutkan aksinya terhadap junta militer Myanmar selama pelanggaran HAM berlangsung dan demokrasi dikekang," tambah Szubin.

Gedung Putih juga mengecam penahanan terhadap Aung San Suu Kyi. Suu Kyi adalah simbol demokrasi yang dikenakan tahanan rumah oleh junta militer Myanmar.
(gah/irw)