.webp)
Gedung DPR/MPR sebenarnya mulai dibangun pada era Presiden Soekarno. Awalnya, gedung megah itu tidak diperuntukkan sebagai kantor legislator, melainkan sebagai wadah sidang Conference of the New Emerging Forces (Conefo) yang akan digelar di Jakarta 1966. ”Jangan lihat bangunan yang saya dirikan, tapi lihat nilai sejarah dari bangunan itu,” kata Soekarno mengenai gedung DPR/MPR.
Tapi sekarang, pernyataan itu dianggap sudah usang. Meski gedung wakil rakyat itu masih bagus, sekarang bangunan serta beberapa fasilitasnya dinilai sudah tidak layak dan mumpuni lagi. Maka gedung yang dibuat tahun 1965 ini akan direnovasi. Biaya untuk merenovasinya pun sudah dianggarkanya mas.
Redesain gedung DPR/MPR yang diputuskan tahun lalu sebenarnya sudah mendapat banyak tentangan dari sejumlah kalangan. Tapi DPR tidak peduli. Proyek yang ingin memindahkan menara kembar Petronas Malaysia ke kawasan Senayan itu ternyata tetap berjalan.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf pun dibuat geregetan dengan ulah DPR. Ia meminta DPR berkaca sebelum melakukan renovasi ulang sebab akan menelan banyak biaya dalam pembangunannya. Apalagi dengan membangun tower kembar yang berlokasi di bagian utara dan selatan kompleks MPR/DPR.
"DPR sebaiknya menahan nafsu dulu untuk mengeluarkan uang demi kemewahan, kebanggaan, dan kenikmatan. Negara kita masih dalam tahap bisa bertahan hidup, dan ini harus dicerminkan oleh anggota dewan," kata Maswadi.
Maswadi menilai, rencana DPR untuk merenovasi gedung DPR dengan fasilitas ruangan anggotanya setara dengan hotel berbintang lima merupakan bentuk pemborosan yang luar biasa. "Ini kan uang rakyat, kok digunakan untuk itu. Saya kira belum perlulah, apalagi negara sedang bangkrut. Tetapi nanti kalau negara sudah kaya, pendidikan dan pengangguran sudah teratasi, barulah," ujarnya.
Renovasi ruang rapat juga belum diperlukan, apalagi bangunannya masih layak pakai. Ditegaskan, dampak renovasi itu bisa membuat citra DPR akan bertambah buruk.
Tapi jika tetap nekat dibongkar, Maswadi mengusulkan agar gedung kura-kura tidak disentuh. Alasannya, gedung yang dibangun pada masa pemerintahan Soekarno itu memiliki nilai sejarah tinggi. "Terlalu mewah gedung itu untuk dibongkar. Dulu Soekarno membangun untuk keperluan pengganti kantor PBB saat negara ini keluar dari PBB, jadi jangan dibongkar," kata Maswadi.
Namun anehnya, tidak semua pimpinan DPR mengetahui rencana renovasi gedung DPR yang akan menelan biaya puluhan miliar rupiah tersebut. Wakil Ketua DPR RI Soetardjo Soerjogoeritno bahkan kaget mendengar rencana itu. Mbah Tardjo pun minta rencana itu digagalkan. "Masak ada itu. Sudah dibatalkan aja itu," kata Mbah Tardjo dengan nada tinggi pada wartawan di gedung DPR.
Nizar Dahlan dari fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Pembangunan menyatakan, twin tower sebagai bentuk riil dari grand design di area kompleks DPR merupakan isu yang dibuat oleh beberapa pengusaha yang berada di DPR karena tidak mendapatkan proyek.
" Isu ini tidak benar. Dan kemungkinan dibuat oleh segelintir orang yang biasa mencari proyek di sini, " kata Nizar kepada detikcom saat ditemui di Kemang, Jakarta Selatan.
Namun pria bertubuh sedang ini menambahkan jika hal ini memang benar terjadi, maka harus dilihat dari sisi positif karena bisa membantu para anggota dewan agar bisa bekerja secara fokus. Katanya, sangatlah wajar jika setiap orang memberikan ide mengenai grand design Gedung DPR.
"Anggota dewan sudah tahu kok rencana dari grand design itu seperti apa, namun karena berkembang jadi liar seperti ini akhirnya mereka tidak mau ada yang mengaku " kata Nizar kepada detikcom. (ron/ddg)
