BPK Diminta Audit Investigatif Dugaan Korupsi Setjen DPR

Jakarta - Hasil pemeriksaan semester (Hapsem) BPK atas sejumlah proyek yang dilakukan Setjen DPR menunjukkan adanya indikasi penyimpangan keuangan negara miliaran rupiah. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta BPK melakukan audit Investigasi atas dugaan itu.
 
"Saya sedang mengecek hasil pemeriksaan BPK itu. Kalau memang ada buktinya bisa saja BPK melakukan audit investigasi atas masalah ini," kata Muhaimin, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (31/1/2008).
 
Hapsem semester II-2005 ditemukan ada penyimpangan sebesar Rp 23.973.090.823, Hapsem BPK pada semester I-2006 sebesar Rp 598.795.676 maupun Hapsem semester I - 2007 sebesar Rp 779.446.395. Menurut Muhaimin, hasil pengecekan Pimpinan DPR kepada pihak Setjen DPR menunjukkan bahwa dana yang dimaksud penyimpangan oleh BPK sudah dinihilkan (dianggap tidak ada masalah). "Pengecekan kami pada setjen DPR bahwa laporan itu sudah dinihilkan, jadi harus harus diklarifikasi itu," pinta Muhaimin.
 
Menurut Muhaimin, pimpinan DPR akan mengundang BPK untuk menjelaskan maksud adanya penyimpangan tersebut. Namun waktunya belum ditentukan.
 
Sementara itu, Wakil ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno berharap maslah ini segera dituntaskan agar tidak semakin menghancurkan citra DPR. "Setjen DPR harus segera menyelesaikan ini. Kalau ada yang korupsi ya harus diberi hukuman yang setimpal," pinta Mbah Tardjo.
(yid/bal)