Pemerintah Siap Penuhi Panggilan DPR Soal Interpelasi BLBI

Jakarta - Meski belum menerima pemanggilan secara resmi, pemerintah akan memenuhi permintaan DPR hadir dalam sidang interpelasi penyimpangan dana BLBI pada 12 Februari 2008.

Tapi belum tentu Presiden SBY langsung yang akan menjawab pertanyaan mengenai dana BLBI tersebut.

Demikian papar Jubir Kepresidenan Andi Malarangeng menjawab pertanyaan wartawan yang menemui dia di ruang kerjanya di Gedung Bina Graha, Jl. Veteran, Jakarta, Kamis (31/1/2008).

"Akan dijawab dengan baik pertanyaan anggota dewan itu dalam waktu dan agenda yang disepakati sebagaimana aturan berlaku dan sesuai tradisi berlaku selama ini," kata Andi.

Sesuai aturan dan tradisi yang berlaku, maka tidak ada kewajiban bagi Presiden SBY untuk menyampaikan langsung jawaban pemerintah.

Aturan menyatakan bahwa Presiden dapat menunjuk anggota kabinet untuk mewakilinya memenuhi permintaan DPR tersebut, dan tradisi itulah yang selama ini berjalan.

"Hak interpelasi itu hak dewan untuk bertanya dan Presiden sangat hargainya. Karena itu jawaban akan dipersiapkan dengan baik dan akan dijawab dengan baik oleh pemerintah," ujarnya.

(lh/umi)