BK DPR Dinilai Rawan Negosiasi Soal Aliran Dana BI

Jakarta - Pengusutan kasus dugaan aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR sebaiknya ditangani penuh oleh KPK. Alasannya, Badan Kehormatan (BK) DPR dinilai cenderung menjadi ajang tawar menawar politik.

"BK adalah lembaga internal Dewan yang anggotanya terdiri dari para politisi dengan berbagai kepentingan. Di BK rawan negosiasi, bahkan bisa memperkeruh suasana. Biarkan saja KPK memanggil semua yang terlibat," kata Wakil Ketua FPKS Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2008).

Menurut Fahri, siapa pun yang terbukti menerima dana haram itu harus mendapatkan sanksi. Dia pun meminta KPK lebih berani membongkar nama-nama lainnya, selain yang sudah disebutkan di media.

"Kalau kasus ini terbongkar, akan cukup banyak partai yang cacat di mata rakyat. Sekaligus menambah panjang daftar dosa untuk tidak dipilih," imbuh ketua kelompok Fraksi PKS di Komisi III DPR ini.

Fahri pun berharap masyarakat terus mengawasi kinerja BK. Menurut dia, akhir-akhir ini ada kecenderungan partai-partai besar melindungi anggotanya dari perilaku-perilaku menyimpang menjelang Pemilu 2009.

"Masyarakat harus terus mengawasai BK, sebab ada kecenderungan partai-partai besar melindungi anggotanya menjelang Pemilu 2009," pungkasnya.
(fiq/nrl)