2 Anggota Delegasi DPR Bolos di Konferensi Antikorupsi PBB

2 Anggota Delegasi DPR Bolos di Konferensi Antikorupsi PBB

- detikNews
Rabu, 30 Jan 2008 18:34 WIB
Nusa Dua - Tindakan tidak terpuji ditunjukkan Anggota delegasi Indonesia yang mewakili DPR dalam Konferensi Antikorupsi PBB (UNCAC) di Nusa Dua Bali. Tanpa alasan yang jelas, keduanya bolos.

Di hari ketiga, rabu (30/1/2008), konferensi menyelenggarakan Parliamentarian Forum. Sesi ini merupakan pertemuan antara anggota parlemen dari berbagai negara.

Pertemuan yang berlangsung di ruang Nusantara itu itu dihadiri perwakilan anggota parlemen dari Cina, Nigeria, Filipina, Afrika Selatan dan beberapa negara lain.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dua anggota DPR yang mewakili Indonesia dalam sesi ini adalah Marcus Silano dari FPD dan Sidharta Danusubroto FPDIP. Namun keduanya tidak menampakkan batang hidungnya di ruangan hingga sesi selesai pada siang hari.

Ketua Panitia Nasional UNCAC Eddy Pratomo mengatakan, sebenarnya siapapun anggota DPR bisa menjadi delegasi Indonesia dalam sesi tersebut. Ketika dikonfirmasi keberadaan Marcus dan Sidharta yang tidak tampak, Eddy mengaku tidak tahu.

"Saya tidak tahu," ujarnya sambil menggeleng.

Informasi yang beredar di kalangan wartawan yang meliput konferensi, Marcus sudah bolos sejak hari kedua konferensi.

Sidharta ternyata muncul pada sore hari. Sambil marah-marah dia kemudian mencari wartawan yang memberitakan dirinya bolos saat sesi Parliamentarian Forum

Sidharta mengaku sempat masuk ruangan dan keluar lagi. "Saya diare, tadi keluar mau berobat, masa saya mencret di dalam. Saya tidak akan meningggalkan acara seperti ini," ketus Sidharta.

Sidharta menambahkan, setelah berobat, dirinya sempat kembali ke ruangan dan bertemu anggota delegasi Filipina.

Sesi Parliamentarian Forum yang membahas peran serta parlemen dalam upaya mendukung implementasi efektif dari UNCAC menghasilkan beberapa kesepakatan.

Beberapa poin yang disepakati adalah, komitmen parlemen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Selain itu meningkatkan kredibilitas parlemen di hadapan publik dengan meningkatkan kode etik, integritas secara institusional dan perorangan.
(bal/ndr)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini