Amandemen Kelima UUD Mepet

Jakarta - Pemerintah dan DPD menilai perlu adanya pemerintahan hasil pemilu 2009 memakai konstitusi baru. Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai amandemen kelima UUD 1945 tersebut waktunya mepet.

"Mepet saya rasa. Dikaji saja dulu tanpa target waktu. Apalagi ini kontroversial," katanya usal peluncuran buku 'Dari Kontruksi Sampai Konstitusi' di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (30/1/2008).

Menurut Jimly, pengkajian dan evaluasi UUD memang perlu dilakukan. Tetapi tujuannya tidak harus bermuara kepada amandemen.

"Bisa saja nanti hasilnya hanya perubahan UU bukan UUD," ujarnya.

Usulan Presiden SBY mengenai kajian konstitusi oleh suatu komisi dinilai Jyml tidak terlalu penting. Ada beberapa komisi yang bisa diberdayakan.

"Komisi yang ada saja dikasih tugas. Seperti komisi hukum nasional (KHN)," imbuhnya. (ziz/nrl)