Demikian terungkap dalam dokumen yang dibeberkan sesuai UU Kebebasan Informasi. Dokumen itu memperlihatkan pemerintah AS tidak menggunakan kekuasaannya untuk menekan Soeharto soal HAM atau demokratisasi selama 32 tahun pemerintahannya.
"Satu hal yang jelas, dari puluhan ribu halaman yang telah kami buka menyangkut hubungan AS dengan Soeharto dari 1966-1998 adalah tidak sekalipun presiden-presiden AS menggunakan kekuasaan maksimum mereka atas rezim Soeharto untuk menekan soal HAM atau demokratisasi," ujar Brad Simpson dari lembaga Arsip Keamanan Nasional kepada AFP, Selasa (29/1/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bill Clinton yang waktu itu menjabat Presiden AS menelepon Soeharto beberapa kali untuk menekan Soeharto agar mengadopsi penyesuaian program yang diminta oleh badan IMF.
Menurut Simpson, hal itu menunjukkan bahwa AS tidak pernah mencampuri isu-isu pelanggaran HAM dan demokratisasi di Indonesia.
Dalam dokumen tersebut juga mencakup transkrip pertemuan Soeharto dengan mantan Presiden Richard Nixon, Gerald Ford, dan Ronald Reagan, serta mantan Menlu AS Henry Kissinger. (ita/sss)











































