.webp)
Budayawan sekaligus penasihat spiritual Kraton Yogjakarta ini mengaku bingung. Sebab ia tidak dibekali draf kriteria yang memungkinkan Soeharto diberi gelar pahlawan nasional. "Saya belum diberi drafnya. Jadi saya belum bisa menyimpulkan apakah Soeharto layak atau tidak diberi gelar pahlawan," kata Damardjati kepada detikcom.
Menurut Guru Besar Ilmu Filsafat UGM ini, untuk memberikan predikat pahlawan kepada seseorang harus dilihat rumusan subyek dan predikatnya. Keduanya harus saling kait mengkait. Bila dibolak-balik sama. "Misalnya sebutan Tuhan Yang Maha Adil. Jika dibalik sebutan ini tetap sama yakni keadilan hanya milih tuhan," urainya.
Adapun soal mantan Presiden Soeharto, imbuh Supadjar, harus dilihat dulu predikat pahlawan apa yang akan diberikan. Jika akan diberi gelar pahlawan pembangunan. Apakah dalam setiap pembangunan terkait atau identik dengan pria yang bergelar jenderal besar tersebut.
"Jangan sampai kita keliru sehingga hasilnya manipulatif," katanya. Di mata Supadjar, yang perlu diperhatikan sebelum memberi gelar adalah melihat sosok Soeharto terlebih dahulu secara mendalam. Sebagai subyek, apakah subyek itu identik dengan predikatnya. Kalau hanya setengah-setengah atau hanya dikatakan pernah, tidak bisa dijadikan pijakan.
Soal identik subyek terhadap terhadap predikat yang akan disematkan terhadap seseorang juga dikatakan Soedarmono. Sejarahwan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo ini kemudian memberi contoh Slamet Riyadi. Pada 10 November 2007, Slamet Riyadi baru diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Soedarmono, Slamet Riyadi yang dulunya sebagai perwira anggota legium Kasunanan Surakarta, mengisi hidupnya dengan perjuangannya membela republik ini. Dengan demikian Slamet Riyadi sangat identik dengan sosok pejuang.
Dalam perjalanan hidupnya, Slamet Riyadi diketahui telah mengobarkan pemberontakan terhadap Jepang, menjelang proklamasi kemerdekaan. Slamet Riyadi juga berhasil menggalang para pemuda, menghimpun kekuatan pejuang dari pemuda-pemuda terlatih eks Peta/Heiho/Kaigun dan merekrutnya dalam kekuatan setingkat batalyon , yang dipersiapkan untuk mempelopori perebutan kekuasaan politik dan militer di kota Solo dari tangan Jepang.
Selama agresi Belanda II , pasukannya sangat aktif melakukan serangan gerilya terhadap kedudukan militer Belanda, pertempuran demi pertempuran membuat sulit pasukan Belanda dalam menghadapi taktik gerilya yang dijalankan Slamet Riyadi. Namanya mulai disebut-sebut karena hampir di setiap peristiwa perlawanan di kota Solo selalu berada dalam komandonya. Terakhir ia bertugas menumpas gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Dalam operasi membasmi pemberontakan ini ia kemudian Gugur di gerbang benteng Victoria, Ambon, 3 Nopember 1950 di Ambon.
"Kita mengumpulkan semua bukti-bukti dan saksi-saksi tentang kiprah beliau di medan juang. Setelah itu bahan-bahan tersebut diseminarkan. Jadi penetapannya benar-benar telah dilakukan penelitian yang mendalam," jelas Soedarmono, yang juga ikut sebagai panitia penilaian terhadap Slamet Riyadi.
Untuk melakukan pengujian gelar pahlawan bagi Slamet Riyadi, selain melibatkan TNI selaku pengusul, juga melibatkan setidaknya 1.000 warga sipil dari berbagai kalangan. Sehingga penetapan tersebut bisa berjalan obyektif karena melibatkan semua pihak.
Tidak hanya itu, Pangab Jenderal TNI Joko Santoso, yang mengusulkan kepahlawanan Slamet terlebih dahulu mencari data-data soal perjalanan karier militer Slamet Riady. Bahkan, kata Soedarmono, Joko Santoso berziarah terlebih dahulu di makam Slamet Riyadi untuk meminta petunjuk.
Sedangkan mengenai Soeharto, Soedarmono belum bisa memastikan apakah ia bisa dikategorikan seperti Slamet Riyadi, sekalipun Soeharto juga bekas seorang pejuang. "Tapi apakah Soeharto identik dengan perjuangan? Itu yang perlu diteliti terlebih dahulu," katanya.
Ia juga merasa heran dengan beberapa pernyataan yang menyebut Soeharto sebagai pahlawan pembangunan di saat sang mantan penguasa orde baru tersebut masih hidup. Misalnya saat ia terbaring sakit di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Sebab, imbuh Soedarmono, seseorang bisa diberikan gelar pahlawan jika sudah meninggal.
Toh sekalipun Soeharto disebut-sebut akan diberikan gelar pahlawan pembangunan, Soedarmono merasa belum merasa sreg. Soalnya, apakah Soeharto identik dengan pembangunan. Sekalipun diambil perbandingan dengan pemerintahan yang sekarang, apakah pemerintahan SBY-JK bisa dibilang hancur dalam segi pembangunan. Kemudian dilihat lagi berapa usia kekuasaan antara Soeharto dengan pemimpin-pemimpin Indonesia yang lain. "Itu juga dijadikan ukuran untuk perbandingan," pungkasnya.
Tapi bagi Damardjati Supadjar dan Soedarmono, gelar pahlawan bagi Soeharto kemungkinan akan lebih cepat didapat bila para pengusulnya adalah DPR. Keduanya melihat DPR itu seperti jalan tol bagi teraihnya gelar pahlawan bagi Soeharto. Sekalipun yang memutuskan nantinya Departemen Sosial. (ddg/iy)
