Soeharto Dikubur Bersama Kasus Pidana Korupsi Yayasan

Jakarta - Pemakaman mantan Presiden Soeharto sekaligus mengubur dugaan pidana korupsi yang membelitnya. Tinggal upaya perdata sebagai jalan satu-satunya.

"Kalau pidana korupsi Pak Harto jelas iya (terkubur)," kata Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana kepada detikcom, Senin (28/1/2008).

Namun pengusutan pidana tetap masih bisa terus dilakukan terhadap kroni-kroni Soeharto. Selain itu, jalur perdata juga terus dijalankan. "Kalau (pidana) kroninya tidak (terkubur). Kalau perdatanya juga tidak," imbuh Denny yang juga staf pengajar hukum tata negara UGM itu.

Denny mengingatkan, penguasa Orde Baru itu meninggal dalam status sebagai terdakwa, bukan sekadar tersangka. Kasus dugaan korupsi berbagai yayasan yang dipimpinnya saat itu sudah masuk tahap penuntutan, baru kemudian tiba-tiba dihentikan Jaksa Agung saat itu.

"Tolong dicatat, Pak Harto meninggal sebagai terdakwa. Belum ada putusan, sehingga statusnya tetap sebagai terdakwa," jelasnya.

Penghentian penuntutan itu dilakukan Jaksa Agung melalui SK Penghentian Penuntutan (SKP2). "Bukan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan lho ya," tandas Denny yang mendapatkan gelar S3 di bidang hukum tata negara dari Universitas Melbourne, Australia, itu.

Saat ini kasus perdata gugatan pemerintah terhadap pengelola yayasan yang dibangun Soeharto masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbagai mediasi gagal dilakukan. (aba/sss)