Gubernur NAD Tolak Pemekaran Dua Wilayahnya

Jakarta - Gubernur Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) Irawandi Yusuf mengirimkan surat penolakan rencana pemekaran wilayah Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS) ke DPR.

"Ini akan merusak perdamaian yang telah terbina di Aceh," kata Irawandi dalam surat kepada pimpinan DPR yang diterima juga detikcom, Minggu (27/1/2008).

Irawandi merujuk butir MoU Helsinki point 1.1.4 yang menyatakan perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 juli 1956 yang dipertegas kembali dalam pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam UU tersebut batas-batas Aceh meliputi: sebelah Utara berbatasan dengan Selata Malaka, sebelah selatan Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

"Sebab itulah rencana pemekaran provinsi Aceh Leuser Antrara dan Aceh Barat Selatan bertentangan dengan UU nomor 11 tahun 2006 dan MoU Helsinki," katanya.

Rencana pemekaran kedua dareah itu mencuat pada saat Rapat Paripurna DPR pada 22 Januari 2008. Dalam rapat itu dibahas rencana pemekaran wilayah Aceh Leuser Antara dan Aeh Barat Selatan. Hal ini merupakan usul inisiatif anggota DPR.

"Kami meminta ketua DPR mengeluarkan dua RUU tersebut dari Agenda persidangan DPR tahun 2008, serta tidak melakukan pembahasan terhadap RUU itu," katanya.
(nal/ary)