.webp)
Penegasan ini disampaikan Bupati Rokan Hulu (Rohul) Achmad dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (26/1/2008). Menurutnya, pihaknya sangat terkejut setelah adanya putusan sidang paripurna DPR yang menyetujui pekaran Rokan Darusslam dari kabupaten Rokhul.
"Kita selama ini tidak pernah tau kalau ada aspirasi yang masuk ke DPR soal pemekaran itu. Isu pemekaran kami nilai hanya digelindingkan sejumlah kepentingan elit politik. Sejauh ini masyarakat kami sendiri menolak akan pemekaran yang dimaksud," terang Achmad.
Beredarnya copian surat dukungan Ketua DPRD Rohul, Teddy Mirza atas terbentuknya kabupaten Rakan Darusslam itu, menurut Achmad, dukungan itu sifatnya hanya dukungan pribadi tidak mewakili atas intistusi DPRD Rohul. Alasan inilah, surat dukungan tersebut dinilai palsu.
"Saya melihatnya dukungan itu sifatnya pribadi bukan keputusan institusi. Hal itu dimungkinkan, karena surat dukungan pembentukan Rokan Darussalam tidak berlandaskan atas putusan sidang paripurna DPRD Rohul. Kalau yang ditanyakan mengapa sampai surat dukungan itu sampai dikeluarkan, ya silahkan tanya Ketua DPRD Rohul," kata Achmad.
Achmad tidak menamfik dengan pemekaran Rokan Darussalam ini akan sangat mengganggu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, selama ini kabupaten Rohul sangat bergantung dengan sumber daya alam seperti perkebunan sawit, ladang minyak. Potensi sumber daya alam itu sendiri, bila terjadi pemekaran dengan sendiri masuk dalam wailyah Rokan Darussalam.
"Saya kira isu pemekaran kabupaten Rokan Darussalam tidaklah begitu kuat seperti tuntutan pemekaran kabupaten Mandau dan Meranti dari kabupaten induknya Bengkalis. Kita mensinyalir kalau wacana ini dihembuskan oleh kelompok dan elit politik tertentu yang ingin mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan rakyat," tegas Achmad.
Disamping itu dia juga menegaskan, pemekaran itu sangat tidak mungkun dilakukan. Mengingat Kabupaten Rohul sendiri baru berusia tujuh tahun setelah dimekarkan dari kabupaten induknya, Kampar.
"Isu yang terpenting saat ini mestinya, semua elemen masyarakat mendukung langkah kita untuk mensejahtrakan masyarakat dengan jalan meningkatkan infrastruktur, seperti perekonomian masyarakat, pendidikan dan kesehatan. Ini kok malah isu pemekaran," kata Achmad. (cha/ary)
