Hapus Pilkada Bukan Solusi Tekan Biaya Proses Demokrasi

Jakarta - Penghapusan pilkada bukan solusi menekan biaya penyelenggaraan proses demokrasi. Cara paling efektif adalah membuka peluang bagi calon independen ikut berlaga.

Demikian kata Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita menjawab pertanyaan wartawan usai  pertemuan konsultasi dengan pemerintah di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta (25/1/2008).

"Setahu saya yang membuat mahal adalah fee 'kendaraan' parpol. Maka solusinya adalah mempermudah calon independen, karena dia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk parpol" kata dia.

Pendapat senator Jawa Barat ini didasarkan pada pengetahuannya atas pemilihan kepala daerah di negara-negara lain. Meski metodenya sama berupa pemilihan langsung, namun prakteknya tidak serepot dan semahal pilkada di Tanah Air serta tidak berbuntut pada koflik antarpendukung.

Bertolak belakang dengan Indonesia, para kandidat kepala daerah di negara demokrasi lain tidak perlu mengeluarkan dana pribadi untuk fee parpol yang mengusungnya sebagai calon. Malah pihak parpol yang mencari calon berpotensi kemudian membiayai segala keperluan kampanye.

"Di sini kan terbalik, calon yang biayai. Kalau pengeluarannya sampai puluhan milyar, bagaimana kembalinya? Capek deh...," imbuh Ginanjar sambil memasuki mobil dinasnya.

(lh/nvt)