Demikian tegas Wakil Ketua DPD Sarwono Kusumaatmaja usai rapat konsultasi dengan pemerintah di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta (25/1/2008).
"Ini tidak terkait agenda 2009, tapi investasi masa depan agar generasi mendatang punya pondasi lebih kokoh untuk melangkah," ujar dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Demi menjamin tercapainya tujuan tersebut, proses penyempurnaan UUD sebaiknya tidak dilaksanakan unsur parpol, eksekutif dan legislatif. Malainkan oleh pihak-pihak independen yang tidak punya kepentingan atau potensi melibatkan diri dalam proses penyelenggaraan negara.
Para anggota tim pengkaji dan penyempurnaan dapat terdiri dari gabungan para tokoh masyarakat yang mempunyai kredibilitas. Juga para akademisi bidang politik, hukum dan tata negara dari bagai perguruan tinggi terkemuka di Tanah Air.
"Kepala Negara yang membentuk untuk menjaga prestise dan legitimasinya. Tentu nanti dalam prosesnya bisa berkonsultasi dengan DPR dan DPD. Tapi jangan kami yang terlibat di situ," imbuh senator untuk DKI Jakarta ini.
(lh/nvt)
