Perlu Ada UUD Baru Setelah 2009

Perlu Ada UUD Baru Setelah 2009

- detikNews
Jumat, 25 Jan 2008 18:46 WIB
Jakarta - Pemerintah dan DPD sepakat perlu ada penyempurnaan sistem ketatanegaraan, sistem pemerintah, dan sistem hukum dalam UUD 1945. UUD hasil amandemen baru ditargetkan berlaku dalam pemerintahan hasil Pemilu 2009.

"Berlakunya tidak tepat kalau pada era pemerintahan sekarang. Logisnya adalah pasca Pemilu 2009 dan pemerintahan ke depan," kata Presiden SBY dalam jumpa pers bersama Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Jumat (25/1/2008).

Menurut SBY, rentang waktunya cukup untuk mempersiapkan telaahan konstitusi asalkan upaya itu sudah digenjot sejak awal 2008. Agar proses amandemen dapat lebih fokus, perlu ada kajian mendalam dimulai dari sebuah komisi yang independen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Konkretnya perlu sebuah panitia atau komisi yang diawakili oleh mereka yang paham betul sistem pemerintahan dan tidak punya kepentingan politik praktis sehingga bisa dengan jernih memberikan pikirannya," imbuh SBY.

Menurut SBY, komisi ini bisa merevitalisasi komisi yang sudah ada atau membentuk komisi yang baru. Yang penting, lanjut dia, komisi ini memiliki misi yang jelas untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan negara ini.

Pemerintah juga akan berkonsultasi dengan berbagai lembaga negara agar hal ini tidak disalahartikan, selain sebagai upaya merespons keinginan rakyat. "Kalau itu kehendak rakyat, kita akan masukan ke MPR yang berwenang mengubah UUD," imbuh SBY. (fay/nvt)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait