Anggaran Alutsista Terganjal, DPR Akan Panggil Menkeu

Sanur - TNI kesulitan membeli alutsista karena anggaran yang telah disetujui hingga kini belum cair. Untuk menyelesaikan hal itu, DPR akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Tak hanya Menkeu, Menhan Juwono Sudarsono, dan Menneg BPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta pun akan dihadapkan ke DPR.

"Ini bikin masalah karena terjadi kelambatan di semua lini. Jadi merepotkan," kata anggota Komisi I DPR Djoko Susilo dalam diskusi mengenai pertahanan dalam acara Anticorruption Public Forum di Hotel Sanur Paradise Plaza, Sanur, Bali, Jumat (25/1/2008).

Djoko mencontohkan kasus pengadaaan 12 pesawat skytrac untuk TNI AL yang telah diteken Agustus 2005 lalu. Sampai hari ini realisasinya belum terwujud. Padahal, sedianya pesawat itu akan menggantikan pesawat Nomad yang sudah usang.

"Padahal Menhan dan Panglima TNI sudah oke. Tapi Menkeu tidak mau teken-teken juga. Ini ada apa?" tanya anggota FPAN itu.

Djoko menduga, molornya pengadaaan pesawat itu mebuat anggaran yang harus disiapkan membengkak. Saat kontrak diteken, imbuh dia, TNI AL bisa mendapatkan 17 unit pesawat dengan harga US$ 70 juta. Namun dengan harga yang sama, kini TNI AL hanya bisa mendapat 10 unit pesawat.

Sementara, pengamat pertahanan UI Makmur Keliat, menilai kebijakan pertahanan yang diterapkan Indonesia masih belum jelas.

"Selama ini pengadaan alutsista tidak didasarkan kebutuhan tiap angkatan tapi didorong oleh kepentingan perusahaan," ungkap dosen di jurusan Hubungan Internasional FISIP UI itu.

Djoko juga menyoroti masalah fasilitas kredit ekspor dalam pengadaan alutsista yang tidak efektif. Menurut dia, seharusnya fasilitas ini hanya dilakukan untuk sementara.

Sedangkan Direktur Pengadaan Barang Dephan Marsekal Pertama Muhtar E Lubis menyebutkan, terganjalnya pengadaan alutsista selama ini, karena pemerintah lebih mengutamakan pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek konstruksi. (bal/nvt)